oleh

Mendagri: Kalau Gubernur Papua minta izin berobat, pasti saya izinkan

Mendagri Tito Karnavian didampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng & Kapolres Mimika AKBP IGG Era Adhinata saat meninjau gedung terminal baru Bandara Mozes Kilangin Timika, Minggu (4/4/2021). ANTARA/HO/Polres Mimika/pri.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan tindakan Gubernur Papua Lukas Enembe, yg bepergian ke luar negeri tanpa izin Mendagri & tanpa mengpakai dokumen resmi.

beincash

Dalam keterangan yg diterima, Senin, Tito mengatakan apabila Lukas Enembe meminta izin untuk berobat ke Papua Nugini, maka izin itu akan diberikan.

“Kalau memang tujuannya untuk kepentingan kesehatan, pasti kami izinkan,” mengatakan Tito di Jayapura, Papua, Senin.

Lukas Enembe tidak pernah meminta izin ke Kemendagri untuk mengerjakan kunjungan ke Papua Nugini. Selain itu, Lukas juga tidak mengpakai dokumen perjalanan resmi ketika menuju ke Papua Nugini, sehingga kedatangannya ke Papua Nugini dianggap ilegal.

Baca juga: Mendagri salahkan Gubernur Enembe ke PNG tanpa ijin walaupun berobat
Baca juga: Anggota Komisi II DPR minta Mendagri tegur Gubernur Papua
Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe akui lewat “jalan tikus” masuk PNG

“Pak Gubernur tidak pernah mengajukan izin kepada Kemendagri, padahal kalau memang urgent, (dia dapat) komunikasi sama saya sebagai otoritas yg memberikan izin, setelah itu surat menyusul,” jelas Tito.

Lukas memasuki wilayah Papua Nugini dengan menumpang ojek motor melalui jalan setapak atau “jalan tikus” yg menghubungkan wilayah Indonesia & Papua Nugini. Jalan tersebut biasanya dilalui oleh warga tanpa dilakukan pemeriksaan paspor di pos perbatasan Skouw.

Konsulat RI di Vanimo, Papua Nugini kemudian menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) kepada Lukas Enembe & dua orang pendampingnya, yakni atas nama Hendrik Abidondifu & Ely Wenda, untuk dipakai kembali ke Indonesia.

KBRI Port Moresby & Konsulat RI di Vanimo menilai apabila perjalanan Lukas Enembe & dua pendampingnya tersebut dilanjutkan, maka itu akan menimbukan persoalan & berdampak pada hubungan antara Indonesia & Papua Nugini.

Atas perbuatan melanggar hukum tersebut, Mendagri memberikan teguran keras kepada Lukas Enembe karena melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah & Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kemendagri & Pemerintahan Daerah.

“Prosedur itu dilanggar, itu melanggar hukum, ada sanksinya & sementara diberikan teguran keras,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2081962/mendagri-kalau-gubernur-papua-minta-izin-berobat-pasti-saya-izinkan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *