oleh

Menanti revisi UU ITE jilid 2

-Umum-3 views

Ilustrasi – Penyebaran ujaran kebencian tertangkap. ANTARA/Ist/am.

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo menangkap kegusaran publik atas sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) yg dinilai tidak memberikan rasa keadilan.

beincash

Kepala Negara dalam Rapat Pimpinan TNI & Polri 2021 menyampaikan akan meminta DPR bersama-sama pemerintah merevisi Undang-Undang ITE apabila undang-undang tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

Presiden mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia supaya lebih bersih, sehat, beretika, & dapat dimanfaatkan secara produktif. Namun, dia tidak harap implementasi UU tersebut justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

Belakangan, mengatakan Kepala Negara, UU ITE banyak dipakai oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk menciptakan laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yg dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan.

Presiden meminta Kapolri beserta jajaran-nya lebih selektif menyikapi & menerima pelaporan pelanggaran UU ITE serta berhati-hati dalam menerjemahkan pasal-pasal yg dapat menimbulkan multitafsir.

Jika perlu, menurut Presiden, dibuat pedoman interpretasi resmi kepada pasal-pasal dalam UU ITE yg berpotensi multitafsir. Pernyataan Presiden ini seakan membawa wacana revisi atas UU ITE naik kelas ke tahap selanjutnya.

Sebab pada 2016 silam, UU ITE yg disahkan perdana kali tahun 2008 itu sudah pernah direvisi, namun pasal-pasal yg dianggap berpotensi multitafsir atau pasal karet masih saja eksis.

Pada saat itu, Menteri Komunikasi & Informatika pada Kabinet Kerja (2014—2019) Rudiantara didorong untuk mengubah ketentuan ancaman pidana dalam UU ITE dari 6 tahun jadi di bawah 5 tahun.

Revisi undang-undang tersebut terkait dengan adanya aturan kehilangan hak politik bagi seseorang yg mendapatkan pidana di atas 5 tahun.

Belakangan ini UU ITE kian mendapat sorotan masyarakat karena adanya saling lapor dari beberapa perseorangan & kelompok masyarakat mengpakai undang-undang ini, khususnya Pasal 27 Ayat (3) & Pasal 28.

Beberapa parpol mendesak supaya pasal karet dalam UU ITE dihapus. Bahkan, Presiden Jokowi sudah bersuara supaya DPR segera merevisi pasal karet tersebut.

Pasal karet artinya pasal yg tidak memiliki tolok ukur yg jelas alias multitafsir. Pasal karet ini dalam implementasi-nya jelas menimbulkan ketidakadilan, lantaran dapat ditafsirkan sepihak.

Menurut Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto setidaknya ada sembilan pasal dalam UU ITE yg merupakan pasal karet yakni:

Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yg tidak relevan. pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

Pasal 27 ayat 1 tentang asusila. Pasal ini bermasalah karena dapat dipakai untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online atau daring.

Pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Pasal ini dinilai dapat dipakai untuk merepresi masyarakat yg mengkritik pemerintah, polisi, atau Presiden.

Baca juga: Baleg: Ada prosedur kalau harap revisi UU ITE masuk prolegnas 2021

Baca juga: Ketua PBNU: Revisi UU ITE harus tetap atur ujaran kebencian

Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi & pemerintah.

Pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yg harap melapor ke polisi. Pasal 36 tentang kerugian. Pasal ini dapat dipakai untuk memperberat sanksi pidana defamasi.

Pasal 40 ayat 2a tentang muatan yg dilarang. Pasal ini bermasalah karena dapat dipakai sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan & penggunaan informasi hoaks.

Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses. Pasal ini bermasalah karena dapat jadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.

Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Hapus pasal karet
Presiden Jokowi secara tegas sudah meminta dihapuskannya pasal-pasal karet dalam UU ITE. Pasal-pasal dalam sebuah undang-undang tentu saja tidak boleh berpotensi multitafsir guna memberikan kepastian hukum seadil-adilnya.

Oleh karena itu kekhawatiran publik atas dugaan adanya pasal karet dalam undang-undang tersebut patut didengar pembuat undang-undang.

Menghapus pasal karet adalah sebuah keniscayaan. Tidak dapat tidak. Arti menghapus disini tentu saja dilakukan kepada makna multitafsir yg ada.

Oleh sebab itu menghapus pasal karet dapat diartikan dengan menghilangkan sepenuhnya pasal tersebut, atau mengganti kata-kata dalam pasal tersebut sehingga jadi jelas & konkret.

Pakar keamanan siber dari CISSReC Pratama Persadha mendukung Presiden RI Joko Widodo & DPR RI yg akan merevisi pasal karet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 19/2016.

Menurut Pratama, pasal-pasal berkaitan pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat dihapus, lantaran sudah cukup diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca juga: Pakar keamanan siber dukung Presiden & DPR revisi pasal karet UU ITE

Baca juga: Menkominfo dukung lembaga resmi untuk buat pedoman interpretasi UU ITE

Terlebih pasal tersebut juga kerap dipakai sebagai pelaporan banyak pihak yg pada gilirannya memberikan tekanan tersendiri bagi kepolisian atas banyaknya laporan yg harus segera ditindaklanjuti.

Menurut Pratama salah satu poin penting dalam revisi UU ITE adalah supaya sanggup mendorong aparat untuk mengusut & menangkap aktor intelektual.

Dia memberi contoh, di dalam sebuah konten hoaks, misalnya, terdapat tersangka yg menyebarkan informasi dusta itu. Namun, hal ini sebenarnya mudah saja dibuktikan bahwa mereka ini bertindak sebagai korban, bukan bagian dari regu produksi & penyebar.

Pedoman Kapolri
Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina Aryani mengapresiasi Presiden Jokowi yg sudah menangkap kegusaran publik atas sejumlah pasal dalam UU ITE.

Menurut dia, hal perdana yg perlu dilakukan adalah memberikan pedoman atas pelaksanaan pasal-pasal yg berpotensi multitafsir dalam UU ITE.

Dalam hal ini Kapolri perlu mengeluarkan pedoman guna mengurangi masuknya laporan yg bertujuan mengpakai pasal-pasal yg berpotensi multitafsir itu. Pedoman Kapolri dapat jadi langkah awal sembari menanti revisi UU ITE.

Dia menilai apabila pedoman itu dapat mengeliminir persoalan multitafsir, maka revisi belum diperlukan. Sebaliknya, kalau multitafsir masih saja terjadi, maka revisi UU ITE jadi jalan keluar.

Apa yg dihinggakan Christina Aryani memang benar, mengingat revisi UU ITE akan menyita waktu. Publik tidak boleh dibiarkan terombang-ambing oleh keberadaan pasal-pasal yg berpotensi multitafsir.

Pedoman berupa Peraturan Kapolri atau Surat Edaran Kapolri diperlukan sebagai langkah jangka pendek mencegah timbulnya ketidakadilan dalam penerapan UU ITE.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2006061/menanti-revisi-uu-ite-jilid-2

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *