oleh

Mahyudin: Peran DPD RI yg ideal dapat memantik pembangunan daerah

Slot SimakNews.com – Mahyudin: Peran DPD RI yg ideal dapat memantik pembangunan daerah,

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin. (ANTARA/HO-Dokumentasi DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan peran DPD RI yg ideal yakni dapat memantik pembangunan di daerah.

Mahyudin dalam keterangannya diterima di Jakarta Rabu, menilai DPD RI memiliki porsi ideal bila memiliki kewenangan yg cukup dalam memperjuangkan kepentingan daerah otonom, pemekaran, & dana transfer daerah yg berkeadilan.

Memang mengatakan dia diakui bahwa selama ini tidak sedikit kepala daerah yg tersandung kasus korupsi akibat lemahnya pengawasan.

“Saya kira banyak kepala daerah tertangkap KPK karena lemahnya supervisi kepada otonomi daerah. Saya lebih setuju otonomi daerah diberikan kepada provinsi dulu, kemudian provinsi yg menilai mana kabupaten/kota yg mumpuni atau yg belum,” mengatakan Mahyudin.

Senator asal Kalimantan Timur itu menilai secara keseluruhan otonomi daerah itu tidak sepenuhnya buruk sehingga diperlukan beberapa perbaikan. Dengan demikian, menurutnya dibutuhkan kamar kedua atau sistem bikameral yg ideal untuk mengawal pembangunan daerah.

“Kami di DPD RI, setiap provinsi diwakili empat orang dengan kualitas yg mumpuni serta modal akbar suara rakyat. Dengan sistem bikameral yg ideal kami yakin dapat mengawal pembangunan daerah,” katanya.

Mahyudin juga menyakini sangat tepat bila DPD RI berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Tapi, menurut dia sayangnya lembaga itu belum maksimal sesuai asa para pendirinya.

“Untuk itu kami mengharapkan adanya amendemen Pasal 22D UUD 1945, dimana dapat menghilangkan mengatakan ‘dapat’. Jika itu saja terwujud maka sudah sangat luar biasa,” ucap dia menyampaikan harapan.

Ia mempercayai kalau hal tersebut dapat terwujud maka Indonesia akan jadi negara strong bicameral yang memiliki check and balances.

“Kita mau ada sebuah sistem yg saling mengisi antara DPR RI & DPD RI, sehingga akan menciptakan iklim demokrasi yg sehat,” katanya.

Mahyudin juga menyadari kehadiran DPD RI masih jauh dari cita-cita pendirinya sebagai pengawal aspirasi & kebutuhan daerah. Fungsi cek & balans antar sesama lembaga perwakilan hingga saat ini belum dapat diwujudkan.

“Beberapa akademisi malah memberikan evaluasi bahwa pelaksanaan tugas konstitusi DPD RI saat ini cuma berjalan pada sistem tata negara dengan iklim demokrasi prosedural,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan supaya Anggota DPD RI lebih banyak berkantor di daerah ketimbang di pusat. Dengan demikian, DPD RI akan lebih banyak menampung aspirasi atau permasalahan di daerah.

“Kami siap membantu, kalau perlu Anggota DPD RI kami siapkan ruangan di Kantor Gubernur. Jadi ketika saya selesai rapat paripurna dengan DPRD, maka dapat menyerahkan kepada DPD RI. Nanti DPD RI dapat bawa ke pusat,” mengatakan Ganjar.

Ia juga menilai kalau hal itu dilakukan secara intens maka DPD RI akan lebih terkenal di masyarakat. Apalagi DPD RI masih bersih atau jauh dari korupsi sehingga jadi asa akbar bagi masyarakat.

“DPD RI sebenarnya masih bersih tentunya jadi asa rakyat. Ke depan bila turun bersama kami, dapat jadi asa para petani,” mengatakan dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengaku setuju bila Anggota DPD RI lebih banyak di daerah. Namun dengan kewenangan yg seperti saat ini, DPD RI cuma dapat menjembatani saja tetapi tidak dapat mengambil suatu tindakan.

“Untuk itu kami mengharapkan adanya perubahan dalam Pasal 22D UUD 1945,” ujarnya.

Baca juga: Mahyudin mendukung penguatan kelembagaan DPD RI

Baca juga: Wakil Ketua DPD: RUU BUMDes penting demi kemajuan desa

Baca juga: Mahyudin tutup pembekalan anggota MPR periode 2019-2024

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2393501/mahyudin-peran-dpd-ri-yang-ideal-dapat-memantik-pembangunan-daerah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *