oleh

Mahfud sebut kasus korupsi di jaman reformasi meluas

Slot SimakNews.com – Mahfud sebut kasus korupsi di jaman reformasi meluas,

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum & Keamanan, Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kementerian Koordinator Politik, Hukum & Keamanan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum & Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan, korupsi era reformasi ini lebih meluas dari pada era Orde Baru.

Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tetapi terkonsentasi & diatur melalui jaringan korporatisme oleh pemerintahan saat itu. “Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif & dilakukan setelah APBN ditetapkan,” mengatakan dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu.

Hal itu tak dapat dibantah, buktinya Orde Baru direformasi & pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN.

“Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, & lainnya,” ujar Mahfud, saat memberi sambutan pada pelantikan Dr Makmun Murad sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Selasa (25/5).

Baca juga: Mahfud bantah dirinya pernah sebut “korupsi dapat dimaklumi”

Namun, mengatakan Mahfud, setelah reformasi, korupsi makin meluas. Sekarang ini, atas nama demokrasi yg diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif & secara vertikal dari Pusat hingga ke daerah-daerah.

“Lihat saja para koruptor yg menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal,” mengatakan guru akbar hukum Universitas Islam Indonesia itu.

Menurut dia, kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan pemerintah, tetapi sekarang ini sebelum APBN & APBD jadi sudah ada berbagai negosiasi proyek untuk APBN & APBD.

Baca juga: Masihkah berminat korupsi di depan kematian?

Menteri pertahanan pada era Gus Dur ini menengarai, banyak yg masuk penjara karena jual beli APBN & Perda.

“Saya dapat menunjuk bukti dari koruptor yg dipenjara saja,” tutur Mahfud.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, semua itu dilakukan atas nama demokrasi & pemerintah tidak mudah untuk menindak karena di dalam demokrasi, Pemerintah tidak dapat lagi mengonsentrasikan tindakan & kebijakan di luar wewenangnya.

Itulah sebabnya, Mahfud mengaku paham dengan istilah “demokrasi kriminal” yg pernah dilontarkan Rizal Ramli.

“Situasi ini perlu pencerahan moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yg dapat menembus barikade demokrasi yg wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi,” mengatakan dia.

Baca juga: Wakil ketua MKD benarkan KPK geledah kantor Azis Syamsuddin di DPR

Kunci penyelesaian, menurut dia, tak cukup cuma dengan aturan-aturan atau jabatan, sebab aturan & jabatan dibuat melalui apa yg diasumsikan sebagai keharusan demokrasi.

“Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok maka produk hukum & pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan,” katanya.

Oleh karena itu, mengatakan dia, demokrasi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral para aktornya supaya yg tumbuh adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi kriminal.

“Ada dalil yg menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik, kalau moralitas politik bagus maka hukum & penegakannya akan bagus. Tapi kalau moralitas politik jelek maka hukum & penegakannya juga akan jelek,” ucapnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2176930/mahfud-sebut-kasus-korupsi-di-jaman-reformasi-meluas

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *