oleh

LaNyalla: Tertibkan penambangan ilegal di daerah dekat IKN

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta aparat Kepolisian menertibkan penambangan batubara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yg berada di sekitar calon ibu kota negara baru, karena menyebabkan kerusakan lingkungan.

“Aktivitas tambang ilegal ini bukan cuma merusak lingkungan & ekosistem di Kabupaten Berau saja, tetapi berimbas ke kabupaten lain yg berdampingan langsung yaitu Kutai Timur yg notabene calon ibu kota negara baru,” mengatakan LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menilai ada sembilan titik tambang ilegal yg beroperasi di Berau, & yg menciptakan miris adalah praktik penambangan tersebut dilakukan secara terbuka & terang-terangan, bahkan di dekat pemukiman penduduk.

Baca juga: DPD RI dukung Mendagri inventarisir Perda hambat masuk investasi
Baca juga: Ketua DPD: Percepatan penetapan KPI pacu pertumbuhan ekonomi daerah
Baca juga: Ketua DPD ajak kaum buruh bantu pemerintah atasi pandemi

Menurut dia, kondisi tersebut sangat ironis bagi pemerintah yg sedang mempersiapkan pembangunan ibu kota baru karena kalau dibiarkan, akan berakibat fatal.

“Pertambangan ilegal ini tidak memiliki rencana reklamasi & pasca-tambang. Setelah aktivitas selesai biasanya wilayah pertambangan dibiarkan tanpa dikembalikan fungsinya, akibatnya kualitas air & tanah menurun,” ujarnya.

Dia menilai, dalam mempersiapkan ibu kota negara, segala hal perlu diperhatikan termasuk wilayah sekitar harus bersih dari aktivitas ilegal.

Menurut dia, aktivitas penambangan ilegal tersebut sudah masuk dalam ranah hukum sehingga Polri harus mengerjakan tindakan.

“Itu termasuk tindak pidana, karena tidak ada izin, tidak ada analisis akibat lingkungan (amdal), tidak ada jaminan keselamatan pekerja. Polisi harus turun langsung bersama Kodim & Forkopimda,” katanya.

Dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pada Pasal 158 menyebutkan setiap orang yg mengerjakan penambangan tanpa izin, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun & denda paling banyak Rp100 miliar.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2134742/lanyalla-tertibkan-penambangan-ilegal-di-daerah-dekat-ikn

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *