oleh

LaNyalla-OSO bicarakan wacana amandemen UUD 1945

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan) berjumpa dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), di Jakarta, Jumat (14/5) malam. (DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berjumpa dengan mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) pada Jumat (14/5) malam, salah satu yg dibahas terkait wacana amandemen ke-5 UUD 1945.

LaNyalla menyatakan DPD RI sudah membentuk Timja PPHN (Tim Kerja Pokok-Pokok Haluan Negara) yg diketuai Senator asal DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie.

“Tim ini bertugas menyiapkan materi seputar persiapan Amandemen ke-5 UUD 1945,” mengatakan LaNyalla dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

OSO mengatakan, anggota DPR yg mewakili partai politik & anggota DPD yg mewakili daerah sama-sama dipilih rakyat melalui pemilu.

Baca juga: Ketua DPD imbau masyarakat jauhi aktivitas berbahaya saat Idul Fitri

Menurut dia, mengapa pasangan calon presiden & wakil presiden cuma dapat diajukan oleh partai politik.

“Sudah semestinya DPD RI juga jadi salah satu saluran untuk mengajukan pasangan calon presiden & wakil presiden yg berasal dari luar kader partai politik,” ujarnya.

Dia mengatakan, partai politik dapat mengusung kader terbaiknya sebagai capres-cawapres namun apakah ada saluran bagi calon-calon potensial yg bukan kader partai.

Padahal menurut OSO, setiap warga negara berhak untuk memilih & dipilih.

OSO mengatakan, dulu presiden & wakil presiden dipilih MPR, dimana di dalamnya ada representasi partai politik & utusan golongan & utusan daerah.

“Lalu dalam amandemen UUD 1945, presiden dipilih rakyat tetapi yg mengajukan cuma partai politik. Lalu anggota MPR yg di luar partai politik untuk apa ada di Senayan padahal saat ini penjelmaan dari utusan daerah itu adalah DPD RI,” katanya.

Hal itu menurut dia salah satu bukti bahwa sistem tata negara Indonesia masih harus terus dilakukan perbaikan untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara dibentuk.

Menurut dia, sudah saatnya DPD RI jadi pengusung calon presiden & wakil presiden di luar kader partai politik.

“Jadi DPD RI dapat menciptakan konvensi untuk menjaring kader-kader terbaik bangsa yg bukan kader partai,” katanya.

OSO juga menyinggung terkait ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik atau “Presidential Threshold” sebesar 20 persen.

Menurut dia hal itu sangat merugikan partai politik, karena partai terpaksa tidak dapat mengusung kader terbaiknya karena harus bergabung dengan partai-partai lain.

“Akibatnya, seperti (Pemilu 2019) kemarin, calon cuma dua pasangan. Dampaknya, masyarakat terbelah dengan sangat tajam, yg rugi bangsa ini,” ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD imbau masyarakat batasi pergerakan saat libur Lebaran

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2157086/lanyalla-oso-bicarakan-wacana-amandemen-uud-1945

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *