oleh

LaNyalla : Evaluasi tatib akomodir penguatan DPD sistem ketatanegaraan

Slot SimakNews.com – LaNyalla : Evaluasi tatib akomodir penguatan DPD sistem ketatanegaraan,

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan evaluasi tata tertib (tatib) lembaga tersebut harus dapat mengakomodir penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan. (ANTARA/ (HO-Humas DPD RI)

Saat ini DPD RI masih mengpakai Tata Tertib nomor 2 Tahun 2019. Dalam tugas pokok & fungsinya, Badan Kehormatan (BK) memang dapat mengerjakan evaluasi tatib, namun saat ini sudah berjalan panitia spesifik tatib yg mengerjakan penyusunan revisiJakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan evaluasi tata tertib (tatib) lembaga tersebut harus dapat mengakomodir penguatan DPD dalam sistem ketatanegaraan.

“Saat ini DPD RI masih mengpakai Tata Tertib nomor 2 Tahun 2019. Dalam tugas pokok & fungsinya, Badan Kehormatan (BK) memang dapat mengerjakan evaluasi tatib, namun saat ini sudah berjalan panitia spesifik tatib yg mengerjakan penyusunan revisi,” mengatakan dia melalui keterangan tertulis yg diterima di Jakarta, Kamis.

Secara umum, LaNyalla & para pimpinan DPD lainnya menyepakati akan membentuk regu kerja untuk meneruskan kerja panitia spesifik (pansus) terkait dengan revisi tata tertib lembaga tersebut.

Baca juga: Pakar: Pertegas kedudukan DPD untuk hasilkan kebijakan komprehensif

LaNyalla mengatakan pansus sebenarnya sudah melaporkan hasil kerja mereka pada 20 Juli 2020. Namun, saat itu belum disahkan dalam sidang paripurna.

Oleh sebab itu, menurut dia, lebih baik pengerjaan evaluasi tatib DPD RI tidak mulai lagi dari nol, melainkan meneruskan kerja pansus dengan mengerjakan berbagai penyempurnaan.

Lebih jauh, Ketua DPD & pimpinan DPD juga mengingatkan supaya di dalam tata tertib nantinya turut menyikapi adanya wacana amendemen konstitusi.

“Terkait wacana amendemen konstitusi harus dipakai sebaik-baiknya untuk penguatan DPD dalam sistem kenegaraan. Diharapkan dengan revisi tatib nanti, produk ini benar-benar final serta mengikat untuk semua anggota DPD,” mengatakan LaNyalla.

Sehingga, ujar dia, anggota DPD RI terikat secara kelembagaan atas segala sesuatu yg berkaitan dengan amendemen konstitusi. Artinya, apapun sikap DPD, semua anggotanya menyepakati.

Baca juga: Ketua DPD RI dukung upaya cari solusi terkait pekerja migran

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi menyarankan para pimpinan melalui panitia musyawarah membentuk regu kerja untuk mengerjakan penyempurnaan tatib. Anggota regu kerja dapat terdiri dari anggota BK & anggota alat kelengkapan lain.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin mengingatkan anggota DPD RI terikat secara kelembagaan. Hal ini berarti apapun sikap DPD, maka semua anggota DPD menyepakati.

“Jika tidak setuju berarti pendapat pribadi & hal itu berarti melanggar tata tertib sehingga dapat dikenakan sanksi,” mengatakan dia.

Seiringan dengan itu, Wakil Ketua BK Matheus Stefi menyampaikan dalam tata tertib perlu pula diatur terkait komposisi & giliran anggota dalam alat kelengkapan sehingga tidak ada anggota yg tidak mau berganti.

“Namun hal itu tidak perlu diurus di ranah pimpinan, cukup di ranah BK saja,” ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD RI mengapresiasi kreativitas anak muda Jatim hadapi COVID-19
Baca juga: Ketua DPD RI dukung purna pekerja migran jadi pengusaha baru

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2367546/lanyalla-evaluasi-tatib-akomodir-penguatan-dpd-sistem-ketatanegaraan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *