oleh

KSP jelaskan alasan pidato Presiden tidak singgung HAM & korupsi

Slot SimakNews.com

KSP jelaskan alasan pidato Presiden tidak singgung HAM & korupsi

,

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani. ANTARA/HO-KSP/am.

Agenda akbar menuju Indonesia Maju, tentu perlu dimaknai mencakup isu HAM & isu penanganan korupsiJakarta (ANTARA) – Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menjelaskan alasan pidato Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8), tidak menyinggung isu hak asasi manusia (HAM) & korupsi.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi lebih banyak mengangkat soal penanganan pandemi COVID-19.

“Topik spesifik pandemi COVID-19 merupakan bentuk perhatian Presiden tidak cuma sebagai kepala pemerintahan, namun juga sebagai kepala negara yg berupaya menangkap denyut tantangan yg tengah dihadapi Indonesia sebagai suatu bangsa,” ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan, tidak ada yg dapat membantah bahwa pandemi COVID-19 yg sudah berlangsung lebih dari 16 bulan ini, menguras tenaga seluruh lapisan masyarakat.
Baca juga: Pidato lengkap Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPD/DPR 2021

Momentum pidato kenegaraan 16 Agustus, Senin kemarin, mengatakan dia, jadi perhatian seluruh elemen bangsa. Oleh karenanya momentum tersebut diperpakai semaksimal mungkin untuk menyatukan bangsa yg tengah diuji untuk semakin bersatu & saling menolong supaya dapat segera keluar dari pandemi.

Dia menekankan terkait isu HAM & isu penanganan korupsi, Presiden jelas sudah mengatakan bahwa walaupun bangsa Indonesia sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian kepada agenda-agenda akbar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun.

“Agenda akbar menuju Indonesia Maju, tentu perlu dimaknai mencakup isu HAM & isu penanganan korupsi. Hal begitu terbukti di rekam jejak kebijakan yg diambil oleh Presiden di fase pemerintahannya dari tahun ke tahun,” ujarnya lagi.

Untuk bidang HAM, dia mencontohkan, sudah ada Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yg salah satu fokusnya adalah penanganan pelanggaran HAM yg berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, hingga Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 yg memberikan fokus kepada kelompok target perempuan; anak; penyandang disabilitas; & kelompok masyarakat adat;

Sementara untuk isu terkait penanganan korupsi ada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yg jadi landasan aksi pencegahan korupsi setiap dua tahun sekali, termasuk yg sedang berlangsung saat ini, hingga dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau diketahui juga sebagai sistem Online Single Submission (OSS) yg dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan korupsi & tindak pidana pencucian uang.
Baca juga: KSP jelaskan konsep ekonomi hijau & biru dalam pidato Presiden
Baca juga: Pengamat nilai pidato kenegaraan presiden komprehensif

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2333146/ksp-jelaskan-alasan-pidato-presiden-tidak-singgung-ham-dan-korupsi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *