oleh

Konsolidasi demokrasi pada era pandemi

Slot SimakNews.com – Konsolidasi demokrasi pada era pandemi,

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. ANTARA/HO-MPR RI

Penyamaan cara pandang cenderung bersifat ‘top-down’ dari satu pihak kepada pihak lain serta tidak demokratis.Jakarta (ANTARA) – Pandemi Covid-19 yg melanda banyak negara, termasuk Indonesia, tidak cuma menimbulkan konsekuensi logis berupa banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 atau pelemahan kapasitas perekonomian nasional, tetapi juga berpotensi jadi faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, & bernegara.

Kekhawatiran semacam ini tidak cuma berkembang di Indonesia saja, tetapi juga negara-negara lain di belahan dunia lainnya.

Pandemi Covid-19 yg menerpa hampir seluruh negara di dunia menghadirkan limitasi-limitasi tersendiri yg menuntut perubahan cara pandang & prosedur kerja yg tidak biasanya.

Dalam konteks politik, pandemi Covid-19 sudah mengubah secara signifikan proses formulasi kebijakan yg dilakukan oleh Pemerintah, cara kerja parlemen dalam menjalankan tugas pokok & fungsinya, pelaksanaan politik elektoral, strategi partai politik dalam mencapai kepentingan politiknya, & masih banyak lagi.

Perubahan-perubahan tersebut secara biasa merupakan proses natural sebagai bentuk fleksibilitas & adaptasi kepada keadaan darurat atau kegentingan yg terjadi.

Sebagai contoh, penerapan PPKM darurat yg dikritik masyarakat karena membatasi mereka dalam bermata pencaharian terkesan tidak demokratis karena tidak sepenuhnya dikehendaki oleh masyarakat.

Akan tetapi, formulasi kebijakan yg dilakukan oleh Pemerintah pada dasarnya berbasis kepentingan rakyat, yakni supaya mereka tidak terpapar Covid-19 yg makin mengganas penyebarannya.

Pada kasus kebijakan PPKM darurat tersebut, terlihat jelas bahwa formulasi kebijakan yg dijalankan oleh Pemerintah terkesan tidak berbasis aspirasi rakyat. Meski demikian, opsi kebijakan yg dilakukan oleh Pemerintah merujuk pada sirkumstansi yg ada, yg mana kasus positif Covid-19 makin meluas & dibutuhkan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mengendalikannya. Jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi, akan memberikan signifikansi negatif kepada masyarakat itu sendiri.

Demokrasi sejatinya merupakan sistem politik yg paling mapan & hampir dijalankan oleh seluruh negara di dunia. Indonesia sendiri menganut demokrasi yg berbasis Pancasila. Meskipun lema “demokrasi” secara eksplisit tidak tercantum pada Pancasila & konstitusi, tetapi secara implisit nilai-nilai demokrasi, seperti musyawarah mufakat & penghargaan kepada hak asasi manusia, tercantum dalam dua konsensus dasar kebangsaan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi dengan mengerjakan penguatan pada hak-hak politik warga negara, kebebasan sipil, & institusi-institusi demokrasi.

Tidak dimungkiri meskipun merupakan sistem politik yg mapan & memiliki keselarasan dengan ideologi & konstitusi, masih terdapat celah akbar & tantangan dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Celah akbar & tantangan tersebut tergambar jelas pada era pandemi Covid-19 saat ini.

Dalam konteks pemerintah, kalau pemerintah tidak berkhidmat secara teguh pada Pancasila & konstitusi, peluang untuk jadi keadaan yg disebut oleh Colin Crouch (2004) sebagai post-democracy yg bercorak otoriter & totalitarian sangat terbuka lebar.

Atas nama keamanan & kepentingan masyarakat, pemerintah dapat saja terjebak pada sentralisme pengambilan keputusan, bahkan pemusatan kekuasaan.

Dilema Demokrasi

Pencermatan penulis kepada keadaan hari ini, Pemerintah masih berkhidmat pada Pancasila & konstitusi dalam menjalankan tugasnya, setidaknya dalam skala minimal; tidak keluar dari rel demokrasi. Yang dialami oleh Pemerintah saat ini cenderung bersifat dilema demokrasi. Pemerintah terpaksa menempuh cara asertif untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri.

Dalam studi kasus PPKM darurat yg diulas sebelumnya, pemerintah harus menetapkan pembatasan aktivitas masyarakat yg cenderung tidak populer bagi pemerintah, semata-mata guna menahan laju penyebaran Covid-19 & melindungi masyarakat.

Dilema demokrasi juga dialami oleh Pemerintah ketika kritik kepada kebijakan pemerintah muncul secara masif di berbagai lini. Tidak cuma di media sosial, Pemerintah juga menuai kritik yg disuarakan melalui mural yg dibuat oleh seniman-seniman kritis tanah air.

Sepengamatan penulis, muatan yg disuarakan dalam mural tersebut lebih didominasi oleh kritik kepada pemerintah terkait dengan penanganan pandemi. Aparat pemerintah pada awalnya bersikap reaktif-reaksioner. Akan tetapi, perlahan tetapi pasti mulai bijak & cermat dalam merespons.

Sekeras apa pun kritik yg diberikan tetap merupakan masukan positif bagi perbaikan kinerja pemerintah ke depan.

Eskalasi Tantangan

Tantangan kepada penerapan prinsip-prinsip demokrasi akan makin terjal ke depan. Banyak agenda politik & pemerintahan yg harus diselesaikan oleh Pemerintah di tengah keterbatasan yg ada. Yang paling krusial tentu saja agenda Pemilu 2024 yg meliputi pilpres & pileg yg akan diselenggarakan secara serentak.

Suhu politik menjelang pesta demokrasi tersebut diprediksi akan makin tereskalasi dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Hal ini merupakan tantangan yg berat bagi demokrasi Indonesia untuk tetap berkhidmat pada prinsip sebesar-besarnya kebaikan masyarakat dalam praktik politik & pemerintahan.

Problematika demokrasi yg dihadapi dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan makin masif & tajam. Jika tidak berkhidmat pada Pancasila & konstitusi, dikhawatirkan demokrasi akan terjerumus pada sebuah fenomena yg dinamakan sebagai “demokrasi tanpa demos”, yakni praktik-praktik politik & pemerintahan yg mengabaikan aspirasi rakyat.

Tentu saja kita tak hendak untuk masuk ke dalam kondisi tersebut. Pemerintah pasca-Orde Baru, termasuk rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah berkomitmen untuk menjalankan praktik-praktik pemerintahan yg mendorong demokrasi supaya terus bergerak secara progresif (progressive democracy).

Dalam menyikapi proyeksi problematika demokrasi yg akan meningkat dari tahun ke tahun tersebut, ada dua model respons yg dapat ditempuh oleh Pemerintah & masyarakat Indonesia saat ini.

Pertama, Pemerintah bersikap asertif dalam merespons dilema-dilema demokrasi, seperti yg ditunjukkan pada kebijakan PPKM darurat & Pilkada 2020. Meskipun orientasinya bagi kemaslahatan publik & berjalannya agenda nasional, Pemerintah harus bertahan kepada kritik & resistensi publik.

Kedua, Pemerintah menempuh konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi yg dimaksudkan di sini adalah menyamakan cara pandang seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjalankan agenda-agenda demokrasi secara bersama-sama.

Dari kedua model tersebut, konsolidasi demokrasi terasa lebih cocok dengan paham demokrasi Pancasila yg dianut oleh Indonesia.

Untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi tersebut, kesamaan cara pandang jadi mengatakan kunci. Kesamaan cara pandang bukanlah penyamaan cara pandang. Kesamaan cara pandang menuntut segenap elemen bangsa untuk meletakkan kepentingan kolektif nasional sebagai orientasi bersama, di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Adapun penyamaan cara pandang cenderung bersifat top-down dari satu pihak kepada pihak lain, serta tidak demokratis, terlebih lagi Indonesia adalah negara yg sangat majemuk.

Model Konsolidasi Demokrasi

Dalam model konsolidasi demokrasi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yg dapat dilakukan secara terukur & berkesinambungan.

Pertama, pelaksanaan checks and balances tetap berjalan secara konsisten antarpilar demokrasi yg ada, khususnya peran legislatif supaya eksekutif tidak terjebak pada patronage democracy (Klinken 2009).

Kedua, esensi demokrasi adalah kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, elemen-elemen inheren dalam rakyat, seperti masyarakat sipil atau masyarakat madani, harus tetap hidup & dijaga eksistensinya.

Jika checks and balances antara legislatif & eksekutif berada dalam konteks suprastruktur politik, keberadaan masyarakat sipil adalah untuk menjalankan checks and balances dalam konteks struktur politik keseluruhan (infrastruktur & suprastruktur politik).

Ketiga, rezim pemerintahan saat ini harus sanggup menunjukkan kapasitas dalam mengayomi & memenuhi kebutuhan rakyat. Situasi krisis saat ini seyogianya dapat dimaknai sebagai ekosistem yg baik bagi rezim penguasa untuk tumbuh & berkembang, bergeliat dengan tuntutan & kebutuhan masyarakat yg sangat dinamis.

Jika hal itu sanggup dilakukan, masyarakat akan mengenang rezim pemerintah saat ini sebagai rezim yg tangguh (resilient government) & jadi teladan bagi praktik-praktik pemerintahan pada masa yg akan datang.

Keempat, partisipasi publik adalah hal yg esensial pada era demokrasi. Meskipun dalam keadaan pandemi, partisipasi publik tetap perlu diaktualisasikan. Partisipasi publik adalah kunci supaya kebijakan pemerintah sering mendapatkan akseptansi di tengah masyarakat.

Kelima, agenda-agenda kebangsaan ke depan harus dijalankan secara gotong royong, holopis kuntul baris. Agenda-agenda nasional tidak dapat dijalankan secara top-down absolut dengan semata-mata berbasis pada pandangan & ketetapan pemerintah karena akan menimbulkan polemik di masyarakat.

Oleh sebab itu, aspirasi rakyat memiliki urgensi di sini. Kebijakan yg diambil, baik oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus merupakan cerminan aspirasi rakyat.

Target & proyeksi pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi positif progresif dalam beberapa tahun ke depan misalnya, cuma dapat tercapai apabila mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam bentuk daya beli masyarakat (purchasing power) yg makin membaik, serta produksi dalam negeri yg dapat memperkuat neraca perdagangan internasional (ekspor komoditas ke luar negeri).

*) Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A., Wakil Ketua MPR RI Periode 2019-2024

Baca juga: Gubernur Lemhannas sebut dinasti politik hambat konsolidasi demokrasi

Baca juga: Bawaslu nilai konsolidasi demokrasi lebih matang pada Pilkada 2020

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2362286/konsolidasi-demokrasi-pada-era-pandemi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *