oleh

Komnas HAM sampaikan kepolisian paling banyak diadukan masyarakat

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc

Kepolisian jadi pihak tertinggi karena ada kasus…..Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan empat pihak yg paling banyak diadukan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM selama tahun 2016-2020, dengan posisi perdana adalah kepolisian.

beincash

“Kepolisian jadi pihak tertinggi karena ada kasus maupun ada pihak yg dituduh melanggar HAM, namun penanganan yg dilakukan Polri tidak tepat,” mengatakan Ahmad Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ada 1.992 kasus yg diadukan masyarakat terkait kepolisian dengan tipologi kasus pelanggaran HAM, seperti lambat penanganan kasus, kriminalisasi, penganiayaan, & proses hukum tidak sesuai prosedur.

Namun, dia menjelaskan pula bahwa Polri jadi institusi paling responsif ketika Komnas HAM meminta penjelasan adanya aduan dugaan pelanggaran HAM yg diterima Komnas HAM.

“Misalnya kasus Herman di Kalimantan Timur, Kapolda datang langsung ke Komnas HAM untuk menjelaskan & pelaku dikenakan tidak cuma etik namun dikenakan penegakan hukum,” ujarnya.

Taufan menilai temuan Komnas HAM tersebut perlu jadi perhatian khusus, supaya Polri jadi kepercayaan masyarakat untuk menegakkan HAM & menjaga demokrasi.

Dia menjelaskan, setelah kepolisian, korporasi jadi pihak yg banyak diadukan, yaitu 610 kasus dengan tipologi kasus seperti sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, & pencemaran lingkungan.

“Isu ini kompleks karena terkait pihak lain misalnya ada aparat penegak hukum yg dinilai tidak netral. Lalu ada konflik perusahaan BUMN dengan masyarakat, seperti dalam kasus konflik lahan antara PTPN II dengan masyarakat,” katanya lagi.

Menurut dia, dalam penanganan aduan masyarakat, korporasi cukup mematuhi rekomendasi Komnas HAM & mengedepankan penyelesaian persuasif.

Namun, dia menjelaskan, untuk korporasi milik negara, masalah kepatuhan jadi tantangan tersendiri misalnya PTPN yg merupakan perusahaan terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, menurut dia lagi, pemerintah daerah juga banyak diadukan masyarakat yaitu sebanyak 530 kasus, dengan tipologi kasus dugaan pelanggaran HAM seperti penggusuran, sengketa kepegawaian, kebebasan beragama & keyakinan serta maladministrasi.

“Kolaborasi penanganan kasus & pemenuhan hak-hak warga antara pemda dengan Komnas HAM semakin menguat, misalnya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, & Yogyakarta. Dan saat ini banyak daerah yg menghasilkan kebijakan berperspektif HAM,” ujarnya lagi.

Dia menjelaskan, pemerintah pusat juga banyak diadukan yaitu sebanyak 305 kasus, dengan tipologi kasus pelanggaran HAM seperti sengketa lahan, maladministrasi, pembangunan infrastruktur, & sengketa ketenagakerjaan.
Baca juga: Ketua Komnas HAM nilai Pilkada 2020 tidak seperti yg dikhawatirkan
Baca juga: Komnas HAM berjumpa Presiden Jokowi bahas tren intoleransi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2084238/komnas-ham-sampaikan-kepolisian-paling-banyak-diadukan-masyarakat

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *