oleh

Komisi III dukung pemerintah revisi “pasal karet” di UU ITE

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung wacana pemerintah untuk merevisi beberapa “pasal karet” dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) yg selama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.

beincash

Herman menyoroti Pasal 27 UU ITE yg selama ini jadi keluhan masyarakat & dianggap sudah banyak “memakan” korban.

“Untuk itu saya harap hasil kajian pemerintah sebagaimana dihinggakan Menkopolhukam Mahfud MD untuk segera diserahkan kepada DPR,” mengatakan Herman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia meminta hasil temuan Tim Kajian UU ITE yg sudah dibentuk pemerintah dapat dihinggakan kepada DPR sehingga beberapa pasal kontroversial di UU ITE dapat dibahas bersama.

Baca juga: Herman Hery: Revisi UU ITE-KUHP sangat krusial dilakukan

Menurut dia, pembahasan revisi UU ITE harus berdasarkan kesepakatan tidak cuma pemerintah, namun juga DPR.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan dinamika beberapa tahun terakhir, UU ITE memang tidak dapat dipungkiri sudah menyebabkan pro & kontra di masyarakat.

Dia menjelaskan aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP, yg pada periode DPR 2014-2019 sudah diambil keputusan Tingkat I.

“Jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui bahwa UU ITE sudah jadi perhatian Presiden Jokowi karena sudah banyak masyarakat yg mengadu sudah jadi korban UU tersebut khususnya Pasal 27.

Baca juga: Sahroni sarankan UU ITE direvisi menyeluruh

Hal itu dikatakan Mahfud saat berjumpa pengacara Hotman Paris Hutapea, di Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji & melihat urgensi dilakukannya revisi UU ITE & pemerintah sudah membentuk regu pengkaji.

Pasal 27 UU ITE menyebutkan:
(1) Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan yg melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menciptakan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yg memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Baca juga: Wamenkumham akui pasal tentang pencemaran nama baik meresahkan

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2053746/komisi-iii-dukung-pemerintah-revisi-pasal-karet-di-uu-ite

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *