oleh

Komisi II: Jangan ragu tindak kepala daerah tidak patuhi PPKM Darurat

Slot SimakNews.com – Komisi II: Jangan ragu tindak kepala daerah tidak patuhi PPKM Darurat,

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. ANTARA/HO-Aspri/am.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta pemerintah tidak ragu memberikan tindakan tegas kepada kepala daerah yg tidak menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali.

Menurut dia, kewenangan & prosedur pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah ini diatur secara jelas pada Pasal 68 ayat (1), (2) & (3) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Perangkat undang-undang ini harusnya cukup jadi dasar hukum bagi pemerintah untuk tidak ragu mengerjakan tindakan tegas kepada kepala daerah yg tidak menjalankan PPKM Darurat Covid-19 Jawa-Bali,” mengatakan Luqman di Jakarta, Minggu.

Dia menilai pemerintah harus tegas, apabila ada kepala daerah yg tidak melaksanakan PPKM Darurat, maka segera beri sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Baca juga: Junimart: Pemerintah tindak tegas kepala daerah abaikan PPKM Darurat

Menurut dia, apabila teguran tertulis sudah dihinggakan dua kali & tetap tidak dihiraukan, maka kepala daerah tersebut diberhentikan sementara.

“Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 Jawa-Bali. Agar instruksi ini dijalankan sepenuhnya oleh para kepala daerah, yg perlu dilakukan pemerintah pusat adalah mengerjakan supervisi yg ketat di lapangan,” ujarnya.

Luqman menilai kebijakan PPKM Darurat yg ditetapkan pemerintah pusat merupakan program yg memiliki sifat strategis nasional, yaitu mengatasi ancaman kesehatan & keselamatan rakyat, juga pertahanan & keamanan nasional akibat pandemi COVID-19.

Karena itu, menurut dia, kebijakan PPKM Darurat tersebut wajib dilaksanakan semua kepala daerah seperti gubernur, bupati & walikota di daerah yg kriterianya sudah ditetapkan dalam kebijakan PPKM Darurat tersebut.

“Selain supervisi ketat di lapangan, supaya PPKM Darurat berjalan efektif, pemerintah harus meyakinkan masyarakat bahwa sarana-prasarana kesehatan yg diperlukan menangani COVID-19 dapat disediakan secara cukup,” katanya.

Baca juga: Anggota DPR: Pemerintah tegas jalankan kebijakan PPKM Darurat

Menurut dia, ruang rawat inap, tenaga kesehatan, oksigen, vitamin & obat-obatan, kapasitas laboratorium, & lainnya, juga harus disediakan dalam jumlah mencukupi.

Dia juga meminta pemerintah juga harus menyiapkan skema pemberian bantuan sosial yg cepat kepada masyarakat miskin & rentan miskin akibat pemberlakuan PPKM Darurat ini.

“Ini semua bertujuan supaya masyarakat tidak panik sehingga dapat menerima & mematuhi PPKM Darurat yg berlaku 3-20 Juli 2021,” ujarnya.

Politisi PKB itu menilai pemerintah juga harus menunjukkan upaya ekstra keras mempercepat & memperluas jangkauan vaksinasi nasional COVID-19.

Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi perlu melibatkan ormas-ormas yg punya akar kuat di masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan, RT/RW & Puskesmas.

“Target vaksinasi 181,5 juta orang harus dicapai dalam waktu singkat. Saya yakin, kalau pemerintah dapat mengerjakan vaksinasi hingga 2 juta setiap hari, maka rasa tenang & optimisme masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 dapat dipulihkan,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri segera keluarkan instruksi menteri soal PPKM darurat

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2247602/komisi-ii-jangan-ragu-tindak-kepala-daerah-tidak-patuhi-ppkm-darurat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *