oleh

Komisi II DPR RI janji perjuangkan nasib guru honorer di Kepri

-Umum-5 views

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. ANTARA/Ogen

Pemerintah pusat diharapkan tambah jumlah formasi penerimaan P3K, spesifik di wilayah Kepri.Tanjungpinang (ANTARA) – Komisi II DPR RI berjanji akan memperjuangkan nasib 1.044 tenaga guru honorer Provinsi Kepri yg diusulkan ke pemerintah pusat untuk ikut seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

beincash

“Berdasarkan laporan Pemprov Kepri, dari ribuan guru honorer yg diusulkan ke pusat, baru puluhan saja yg sudah diangkat jadi P3K,” mengatakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat kunjungan kerja ke Kepri, Selasa.

Politikus Golkar itu memastikan pengangkatan guru honorer Kepri jadi P3K jadi salah satu atensi pihaknya dalam kunjungan kerja pada masa sidang tahun 2020—2021.

“Komisi II DPR RI segera menggelar rapat kerja dengan Kemenpan-RB & BKN terkait dengan nasib guru honorer tersebut,” ujar Doli.

Baca juga: P2G minta pemerintah terbitkan SKB untuk lindungi guru honorer

Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Kepri Firdaus mengharapkan formasi 1.044 guru honorer yg sudah diusulkan ikut seleksi P3K tersebut disetujui sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Ia pun berharap pemerintah pusat menambah jumlah formasi penerimaan P3K, spesifik di wilayah Kepri.

“Kalau dapat formasinya lebih, jangan hingga kurang dari 1.044 guru honorer yg sudah diusulkan ikut seleksi P3K itu,” ujar Firdaus.

Firdaus belum mengetahui jadwal & teknis pelaksanaan penerimaan P3K karena hal itu sepenuhnya jadi wewenang Kemenpan-RB & BKN.

Kendati demikain, mengatakan dia, seleksi penerimaan P3K bakal mengpakai sistem CAT, seperti halnya pada penerimaan CPNS.

Baca juga: Wakil Ketua DPR sesalkan pemecatan guru honorer di Bone

“Kalau ada guru honorer yg mungkin kurang paham dengan sistem CAT, kami lakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mereka ikut ujian berbasis komputer,” katanya.

Firdaus menjelaskan bahwa P3K merupakan ASN yg diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja.

P3K digaji mengpakai dana APBN serta mendapat tunjangan kinerja daerah (TKD) dari pemerintah daerah.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2002105/komisi-ii-dpr-ri-janji-perjuangkan-nasib-guru-honorer-di-kepri

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *