oleh

Komisi II DPR dukung kelembagaan BPIP diatur melalui UU

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. ANTARA/Ogen/am.

Perlu menaikkan status hukumnyaJakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung penguatan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yaitu dengan mengatur keberadaannya melalui undang-undang (UU).

beincash

“Perlu menaikkan status hukumnya, sebelumnya diatur melalui peraturan presiden (perpres) jadi UU, itu komitmen kami,” mengatakan Doli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kepala BPIP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, pembinaan ideologi di suatu negara memang harus ada institusi di level lembaga tinggi untuk menyampaikan misi kebangsaan.

Namun, menurut dia, saat ini tidak mungkin dilakukan amendemen UUD 1945, sehingga yg paling memungkinkan untuk dilakukan adalah mengatur kelembagaan BPIP melalui UU.

Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai, saat ini Indonesia mengalami krisis ideologi, karena hari demi hari mengalami pemudaran bentuk, nilai & akhirnya jadi suatu simbol.

Karena itu, menurut dia, Komisi II DPR & BPIP perlu mendorong ulang penguatan Pancasila ke depan untuk mengakhiri krisis ideologi tersebut.

“Tidak mungkin dalam krisis ideologi saat ini kelembagaan BPIP berada di bawah Presiden sehingga jadi aparatur pemerintah, sehingga dapat menyebabkan posisi BPIP tidak kompatibel,” katanya.

Politisi PKB itu menilai, kelembagaan BPIP harus ditingkatkan jadi lembaga negara yg dibentuk DPR & Pemerintah yg spesifik mengurusi ideologi bangsa.

Dia mencontohkan, urusan kepemiluan, hak asasi manusia (HAM), & beberapa isu lain, ditangani oleh lembaga independen, sehingga tidak tepat apabila urusan ideologi diurus lembaga di bawah Presiden.

“Ideologi yg jadi urusan strategis diurus lembaga di bawah Presiden, itu tidak normal,” katanya pula.

Dia menjelaskan urgensi peningkatan posisi BPIP supaya semua pihak dapat mempercepat, melipatgandakan, & berpartisipasi dalam pemasyarakatan Pancasila.

Sebelumnya, keberadaan BPIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BPIP & sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
Baca juga: Komisi II minta pemerintah beri dukungan anggaran bagi BPIP
Baca juga: Fraksi PAN setuju RUU BPIP masuk dalam Prolegnas 2021

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2084806/komisi-ii-dpr-dukung-kelembagaan-bpip-diatur-melalui-uu

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *