oleh

Komisi I-Pemerintah belum sepakat format lembaga pengawas data pribadi

Slot SimakNews.com – Komisi I-Pemerintah belum sepakat format lembaga pengawas data pribadi,

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. (DPR RI)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Komisi I DPR dengan pemerintah belum menyepakati format lembaga pengawas data pribadi.

Dia menjelaskan, saat pembahasan kelembagaan konsinyering antara Panja Komisi I DPR RI & panja pemerintah, pada awalnya memiliki kesepahaman bahwa DPR & pemerintah akan membentuk lembaga yg bertanggung jawab langsung kepada presiden.

“Namun, pada saat masuk pembahasan, panja pemerintah yg dipimpin Dirjen Aptika Kominfo tidak konsisten dengan kesepahaman yg sudah disepakati sebelumnya, panja pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yg berada di bawah kementerian Kominfo,” mengatakan Abdul Kharis saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Komisi I: Butuh lembaga independen awasi pelaksanaan UU PDP

Baca juga: Anggota DPR: Kelanjutan pembahasan RUU PDP tunggu iktikad pemerintah

Dia menjelaskan, konsinyering tersebut ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panja DPR & Panja pemerintah khususnya terkait kelembagaan pengawas data pribadi.

Abdul Kharis mengkritisi sikap Panja pemerintah terkait kelembagaan pengawas data pribadi, sangat berbeda dengan yg sebelumnya dipahami bersama.

“Panja Komisi I DPR RI harap memastikan keberadaan lembaga pengawas yg independen, bertanggung jawab langsung kepada presiden yg juga akan mengawasi badan publik & lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan aspirasi publik & masukan dari para pakar,” ujarnya.

Dia menjelaskan dari total 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP, Komisi I DPR sudah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan rincian 125 DIM sudah disetujui & disepakati; 10 DIM pending, 6 DIM perubahan substansi, & 2 DIM usulan baru.

Sementara itu ada 228 DIM yg belum dibahas, mayoritas berkaitan dengan lembaga pengawas pelaksanaan UU PDP.

“Kalau pasal-pasal terkait lembaga tersebut selesai & disepakati, kemungkinan 3-4 hari atau satu pekan akan selesai. Awalnya kami optimis pada akhir masa sidang ini (RUU PDP) selesai dibahas namun karena deadlock maka kami agak kesulitan,” katanya.

Abdul Kharis menjelaskan 228 DIM yg belum selesai dibahas tersebut berkaitan dengan kelembagaan pengawas pelaksanaan UU PDP. Karena itu, menurut dia, kalau terkait kelembagaan tersebut belum disepakati maka 228 DIM tersebut akan menggantung atau tidak dapat dibahas.

“Kami menunggu, siapa tahu ada niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan pembahasan. Kami sifatnya menunggu saja,” ujarnya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2242718/komisi-i-pemerintah-belum-sepakat-format-lembaga-pengawas-data-pribadi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *