oleh

Komisi I DPR RI dukung pemerintah buat Pedoman Implementasi UU ITE

Slot SimakNews.com – Komisi I DPR RI dukung pemerintah buat Pedoman Implementasi UU ITE,

Perlu menyatukan ketentuan perbuatan pidana yg sama, baik yg termaktub dalam UU ITE maupun KUHP, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ANTARA/ilustrator/Kliwon

Pedoman untuk menyamakan persepsi di antara penegak hukum dalam mengimplementasikan UU ITE.Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung langkah pemerintah menciptakan Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai solusi tercepat mengatasi persoalan terkait “pasal karet” di UU tersebut.

Abdul Kharis Almasyhari menilai pembuatan pedoman tersebut merupakan solusi cepat sebelum revisi UU ITE karena akan memakan waktu yg tidak cepat pembahasannya.

“Pedoman Implementasi UU ITE yg dihinggakan oleh Pemerintah jadi solusi tercepat sebelum revisi UU ITE dilakukan,” mengatakan Abdul Kharis dalam diskusi bertajuk “Revisi UU ITE Terbatas, Apa itu Pasal Karet?” di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa.

Abdul Kharis memandang perlu pedoman tersebut karena untuk menyamakan persepsi di antara penegak hukum dalam mengimplementasikan UU ITE.

Menurut dia, selama ini antara penegak hukum yg satu & lainnya sering beda interpretasi terkait dengan pasal-pasal UU ITE sehingga Pedoman Implementasi UU ITE sangat dibutuhkan.

“Revisi UU ITE diperlukan namun pedoman tersebut jadi solusi tercepat sebelum UU tersebut direvisi,” ujarnya.

Baca juga: Komisi I DPR RI siap bahas revisi UU ITE

Sebelumnya, Ketua Subtim 1 Kajian UU ITE sekaligus Staf Ahli Kemkominfo RI Henri Subiakto mengatakan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan penyusunan Pedoman Implementasi UU ITE yg akan ditandatangani Menkominfo, Kapolri, & Jaksa Agung, Rabu (16/6), melalui surat keputusan bersama (SKB).

“Insyaallah, besok (Rabu, 16/6) pagi di hadapan Menkopolhukam, SKB terkait dengan Pedoman Implementasi UU ITE akan ditandatangani Jaksa Agung, Kapolri, & Menkominfo. Pedoman ini berlaku untuk para penegak hukum terkait dengan menginterpretasikan UU ITE,” mengatakan Henri pada diskusi yg sama.

Ia menjelaskan bahwa Pedoman Implementasi UU ITE bukan peraturan perundang-undangan, melainkan semacam buku saku & pedoman teknis bagi para penegak hukum, seperti kepolisian & kejaksaan, serta Kominfo yg di dalamnya terdapat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Revisi UU ITE ‘kan waktunya panjang maka dipakai pedoman untuk menginterpretasikan UU ITE supaya penegak hukum tidak menafsirkan UU ITE ke sana ke sini,” ujarnya.

Menurut dia, poin-poin yg ada dalam Pedoman Implementasi UU ITE cuma berisi interpretasi kepada pasal-pasal yg dianggap bermasalah atau “pasal karet”.

Baca juga: Pemerintah sudah selesaikan Pedoman Implementasi UU ITE

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2212526/komisi-i-dpr-ri-dukung-pemerintah-buat-pedoman-implementasi-uu-ite

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *