oleh

Kilas balik kebijakan tujuh presiden Indonesia bangun Papua

Dokumentasi – Para penari berpakaian adat sambil memukul alat music Tifa, menari diatas bahtera yg sudah dihias, saat pagelaran Festival Danau Sentani. FOTO ANTARA/Marcelinus Kelen/ss/nz/pri.

Jayapura (ANTARA) – Beragam masalah muncul di Provinsi Papua di saat wilayah provinsi ini sudah memasuki 58 tahun bergabungnya Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah penyerahan UNTEA kepada pemerintah Indonesia 1 Mei 1963 yg saat ini diperingati sebagai hari Integrasi Papua.

Jika menyebut nama Provinsi Papua dalam konteks administrasi pemerintahan saat ini adalah Provinsi Papua, yg kemudian dimekarkan jadi dua provinsi, yaitu Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua (secara keseluruhan pada waktu itu sebelum dimekarkan) namanya adalah Provinsi Irian Jaya.

Setiap pergantian kekuasaan pemerintahan masalah Papua terus jadi perhatian tujuh kebijakan presiden Indonesia sejak 1963 diawali dengan pemerintahan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), Presiden Megawati Soekarnoputi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Presiden Soekarno menangani masalah Papua dalam berbagai refrensi pemerintah Indonesia berusaha keras merebut Papua dari cengkeraman Belanda, dengan puncaknya pada Operasi Trikora.

Belum lagi, upaya-upaya yg dilakukan presiden perdana Indonesia Soekarno di masa itu untuk sangat kuat untuk mempertahankan Provinsi Papua ke dalam NKRI.

Soekarno dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yg ditulis Cindy Adams, seorang jurnalis Amerika Serikat yg bersahabat dengan Bung Karno, memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa mengerjakan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?” mengatakan Bung Karno.

Begitulah Soekarno bagaimana menempatkan Papua sebagai bagian terpenting di Indonesia. Indonesia tidak akan utuh tanpa Papua di dalamnya. Untuk itu, dia tak tanggung-tanggung dalam memperjuangkan perebutan Papua dari tangan Hindia Belanda.

Kekesalan Bung Karno kepada Belanda tidak lepas dari masalah yg tak terselesaikan pada Konferensi Meja Bundar 1949. Belanda urung menyerahkan separuh bagian barat dari Pulau Papua kepada Indonesia. Menurut Belanda, rakyat Papua tidak termasuk bagian dari Indonesia, baik secara etnis maupun budaya.

Soekarno jelas mengetahui pasti alasan Belanda begitu keras mempertahankan wilayah Papua bagian Barat. “Lalu Belanda mengapa begitu mengharapkannya? Agar memiliki pijakan kaki di Asia. Agar memiliki beberapa sisa-sisa kebesarannya pada waktu dulu. Itu cuma faktor psikologis semata. Kecuali, itu orang Belanda memang kepala batu,” ucap Soekarno.

Presiden Soeharto yg menggantikan Bung Karno & Orde Lama, mengerjakan program pembangunan di Papua dengan pendekatan keamanan yg menempatkan semua kepala kantor wilayah berstatus perwira menengah aktif berpangkat Kolonel.

Penempatan perwira TNI sebagai kepala Kantor Wilayah instansi pemerintahan di Papua (waktu itu namanya Provinsi Irian Jaya) merupakan penjabaran dari strategi dwifungsi ABRI yg dikembangkan Presiden Soeharto termasuk dalam menangani masalah Papua.

Menempatkan perwira menengah TNI di jabatan kepala Kantor Wilayah di sana cukup efektif dalam meredam konflik jabatan. Bahkan, semenjak pola penempatan jabatan perwira karier TNI justru meningkatkan disiplin & memberikan rasa empati kepada pekerjaan.

Bahkan, pada era Presiden Soeharto kebebasan berbicara bagi warga asli Papua dalam memperjuangkan hak & aspirasinya tidak sebebas seperti saat ini.

Saat Soeharto berkuasa sebagai presiden kedua Indonesia, ketegasan dalam menjaga stabilitas keamanan deaerah di Provinsi Papua sangat jadi perhatian serius pemerintah.

Siapapun berbicara yg bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, & Bhinneka Tunggal Ika akan menciptakan yg bersangkutan berhadapan dengan aparat keamanan yg siap sering mengawasi aktivitasnya.

Soeharto waktu itu memiliki program pamungkas yg berlaku dalam jangka pendek, menengah, & panjang, yaitu Trilogi Pembangunan, yg mengedepankan stabilitas nasional guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional di segala aspek & dimensi, dengan langkah berikutnya yaitu pemerataan pembangunan.

Pada waktu itu, Soeharto amat berhati-hati & seksama dalam menunjuk menteri-menteri Kabinet Pembangunan yg tugas pokoknya menolong dia sesuai departemen-departemen yg mereka pimpin. Selama dia berkuasa, tidak ada menteri & pejabat setingkat menteri yg diganti sebelum lima tahun masa baktinya berakhir, kecuali karena sebab-sebab alamiah.

Kebijakan penanganan program pembangunan di era Soeharto yg saat ini masih dirasakan masyarakat Papua yakni program transmigrasi yg berkembang jadi daerah lumbung padi seperti Kabupaten Merauke, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, & Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat.

Program transmigrasi tentang “pemindahan penduduk” itu didasarkan pada anggapan tentang keunggulan pendatang baru untuk menolong mengelola potensi daerah.

Presiden Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yg harus dijadikan berbudaya & beradab sehingga dibutuhkan perpaduan yg selaras antar non Papua dengan putra asli daerah.

Setelah Soeharto lengser maka estafet kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia dipegang Prof BJ Habibie sebagai seorang pemimpin berlatar belakang teknorat. Habibie saat itu tidak pernah menyangka dia akan jadi presiden menggantikan Soeharto, hingga gelombang reformasi mengantarkan dia ke kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.

Kebijakan kepada penyelesaian Papua oleh Habibie adalah dengan berbagai cara, salah satunya dia pernah mengundang regu 100 bersama Presidium Dewan Papua ke Istana Negara untuk berdialog dalam menyelesaikan masalah Papua.

Hasil dialog saat itu, masyarakat Papua diwakili regu 100 tokoh Papua secara terang-terangan di hadapan Presiden BJ Habibie meminta memisahkan diri dari NKRI.

Mendengar aspirasi regu 100, saat itu Presiden BJ Habibie tidak segera memberi jawaban pasti & di kemudian hari jadi komoditas politik yg hangat di dalam negeri. Habibie cuma sekali jadi presiden Indonesia.

Sementara di masa pemerintahan Presiden KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur adalah satu kebijakan pemerintaha yg mengedepankan pendekatan kultural sehingga paling dikenang rakyat Papua, salah satunya menyelesaikan konflik & mendengarkan keluh kesah warga Papua melalui dialog

Satu hal yg masih dikenang masyarakat Papua hingga saat ini di masa pemerintahan Presiden Gus Dur sudah mengubah nama Provinsi Irian Jaya jadi Provinisi Papua setelah dua bulan dilantik jadi presiden Republik Indonesia. Gus Dur meletakkan kembali dasar kultural itu.

Presiden Gus Dur tak membuang banyak waktu untuk mengambil langkah penyelesaian konflik keamanan di Papua. Dalam kunjungannya ke Papua, yg saat itu masih bernama Provinsi Irian Jaya, pada 30 Desember 1999 Gus Dur mengundang berbagai tokoh masyarakat Papua untuk berdiskusi.

Diskusi Presiden Gus Dur dengan tokoh-tokoh Papua untuk mendengarkan aspirasi masukan tentang Provinsi Irian Jaya & berlangsung 30 Desember 1999 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di gedung pertemuan gubernuran di Jayapura.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, Gus Dur kemudian memutuskan untuk mengganti nama Provinsi Irian Jaya jadi Papua.

Alasan Gus Dur nama Irian memiliki makna yg jelek. Sebab dalam bahasa Arab mengatakan Irian berarti telanjang (Urryan). Gus Dur juga beralasan bahwa dalam kebudayaan Jawa penggantian nama seorang anak dilakukan kalau sang anak sakit-sakitan.

“Biasanya sich namanya Slamet. Tapi saya sekarang meganti Irian Jaya jadi Papua,” mengatakan Gus Dur yg berlatar budayawan & pemikir saat itu.

Kehadiran Presiden Gus Dur saat itu tidak cuma merubah nama Provinsi Papua tetapi ia datang ke provinsi paling Timur NKRI ini sambal menyaksikan mentari terbit awal pergantian tahun baru 1 Januari 2000.

Bahkan, ketika Menteri Koordinator Politik & Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto melaporkan pada Gus Dur tentang pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) Bintang Kejora.

Presiden Gus Dur kemudian bertanya pada Wiranto, apakah dalam pengibaran itu, juga ada Bendera Merah Putih yg dikibarkan? “Ada cuma satu, tinggi,” ungkap Wiranto dikutip dari nu.or.id.

Gus Dur kemudian meminta Wiranto untuk membiarkan saja bendera Bintang Kejora berkibar & menganggap bendera itu sebagai umbul-umbul. “Sepak bola saja banyak benderanya,” mengatakan Gus Dur pada Wiranto.

Pada suatu kesempatan di 2007 Gus Dur –setelah dia tidak lagi jadi presiden– kemudian menceritakan alasannya tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora. Ia tak ragu mengambil langkah untuk menyelesaikan konflik yg terjadi di Papua, meski upaya yg diambilnya itu dianggap tidak populer & dianggap kontroversial.

Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid, pada 2019 menyebut Gus Dur memilih jalan yg berbeda dalam menyelesaikan persoalan di Papua.

Alissa –putri Gus Dur– menjelaskan Gus Dur harap warga Papua merasa nyaman dalam mengeskpresikan bukti diri kebudayaannya. “Dengan begitu mereka juga akan nyaman dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia,”akunya.

Kebijakan Gus Dur untuk percaya pada dialog adalah pendekatan paling tepat untuk menyelesaikan konflik yg terjadi di tanah Papua.

Duduk bersama, saling menghormati & mau mendengar pendapat masing-masing, dianggapnya lebih cocok dilakukan pemerintah ketimbang mengerjakan tindakan represif mengangkat senjata.

Meskipun Gus Dur sudah meninggal dunia namun keputusannya tentang penanganan Papua hingga saat ini masih melekat & banyak dikenang beberapa akbar masyarakat orang asli Papua di berbagai kampung & distrik.

Pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri –sebelumnya adalah wakil presiden pada pemerintahan Gus Dur– penanganan & perhatian kepada Provinsi Papua dengan menerbitkan pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tentang otonomi spesifik Papua.

Kebijakan Otonomi Khusus adalah kewenangan spesifik yg diakui & diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur & mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi & hak-hak dasar masyarakat Papua.

Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter & fiskal, agama, & peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yg ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada masa pelaksanaan otonomi spesifik Papua jugalah sudah banyak merubah berbagai istilah & sebutan, seperti desa diganti kampung, kecamatan disebut distrik serta menghormati hak perempuan & pengakuan budaya adat orang asli Papua.

Di masa pemberlakuan Otonomi Khusus Papua juga sudah melahirkan pembentukan kelembagaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi keterwakilan kelompok agama, adat & perempuan orang asli Papua di Lembaga MRP setempat.

Sementara di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) perhatian kepada Provinsi Papua juga terus meningkat dalam segala kebijakan pembangunan daerah & pemerintahannya.

Pada era pemerintahan Presiden SBY menangani berbagai masalah Papua dengan kebijakan keamanan & kesejahteraan. Karena sosok Presiden SBY yg berlatar belakang TNI menciptakan ia lebih tegas & konsisten dalam menangani berbagai konflik di Papua. Pada masa pemerintahan SBY, Laksamana Madya TNI (Purnawirawan) Fredy Numberi ditunjuk jadi menteri Kelautan & Perikanan.

Bahkan, di era Presiden SBY kala itu membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres pada 2011 lalu untuk menangani persoalan di dua provinsi itu. Pada masa pemerintahannya, Provinsi Papua dimekarkan jadi Provinsi Papua (ibu kotanya Jayapura) & Provinsi Papua Barat (ibu kotanya Sorong).

UP4B adalah lembaga yg dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi, & mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat.

UP4B dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66/2011, dengan masa kerja hingga dengan 2014 & berkedudukan di ibu kota Provinsi Papua. UP4B dipimpin seorang kepala UP4B.

UP4B mempunyai tugas menolong presiden dalam mengerjakan dukungan koordinasi & sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat.

Dalam rangka melaksanakan tugas itu, UP4B memberi dukungan, koordinasi, sinkronisasi, & fasilitasi perencanaan program, pendanaan program, pengendalian & evaluasi pelaksanaan program, peningkatan kapasitas kelembagaan & aparatur pemerintah daerah

Serta tugas lain UP4B yakni untuk peningkatan komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi & pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat.

Melalui UP4B inilah Presiden SBY sudah banyak melahirkan berbagai kebijakan pembangunan di daerah dalam memberikan keberpihakan kepada orang asli Papua di sektor pendidikan memberikan program afirmasi pendidikan orang asli Papua serta menyediakan beasiswa pendidikan keluar negeri. Posisi Papua & Papua Barat sangat penting dalam program akbar nasional periode kedua SBY, yaitu dalam MP3I yg jadi rencana induk pengembangan Indonesia.

Pada masa Presiden Joko Widodo 2014 hingga sekarang perhatiannya kepada masyarakat & Provinsi Papua dengan pendekatan kesejahteraan. Hal itu juga diperlihatkan dengan komitmennya kepada Papua yg tinggi dapat dilihat dari intensitas kunjungan Presiden Jokowi ke Papua.

“Sejak menjabat pada periode perdana maupun periode kedua ini, Bapak Presiden sudah sebelas kali mengunjungi Tanah Papua,” ungkap Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan & HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Primowardani dalam sebuah diskusi mengatasi kesenjangan Papua.

Komitmen Jokowi kepada Papua & Papua Barat itu dilanjutkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Bagi Provinsi Papua & Papua Barat, dimana seluruh kementerian/lembaga ditugaskan merumuskan langkah terobosan guna mengatasi kesenjangan pembangunan di kedua provinsi & meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PPN/Bappenas sebagai yg ditugaskan untuk menyusun Rencana Aksi Inpres Nomor 9/2017 sudah menjalankan fungsinya secara baik & berkoordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan, diharapkan dapat menjawab apa yg jadi komitmen Bapak Presiden untuk kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua & Provinsi Papua Barat.

Beberapa program infrastruktur di Papua direaliasikan di era pemerintahan Presiden Jokowi di antaranya Jembatan Youtefa yg menghubungkan jalan ke Skouw wilayah perbatasan melalui Koya dengan Jayapura.

Program BBM satu harga sudah digulirkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi sangat menyentuh & menolong masyarakat dimana harga bahan bakar di pedalaman Papua sama dengan warga di kota lain Indonesia.

Belum lama ini perhatian Presiden Jokowi kepada Papua juga sudah memberikan kesempatan luas kepada orang asli Papua untuk dapat jadi prajurit TNI-Polri dengan porsi penerimaan spesifik 80 persen putra asli daerah.

Meski masih banyak lagi kebijakan yg akan dilakukan Jokowi kepada penanganan masalah pembangunan & pemerintahan di Provinsi Papua diharapkan tetap memperhatikan keberpihakan kepada orang asli Papua dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa bernegara & bermasyarakat dalam kerangka Republik Indonesia yg bersatu.

Strategi percepatan pembangunan dilaksanakan dengan perwilayahan komoditas berbasis kearifan komunitas di tujuh wilayah adat di Papua, sementara pendekatan yg dipakai adalah mengidentifikasi potensi wilayah serta menjembatani proses pembangunan & pengembangannya dari hulu ke hilir atau yg diketahui dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif & Spasial.

Regulasi dalam konteks revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua setidaknya mencakup enam kerangka utama, yakni kerangka kewenangan, kelembagaan, pembangunan strategis, sumber daya manusia, politik, hukum & HAM serta kerangka keuangan.

Hal itu dimaksudkan supaya implementasi program pembangunan, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun kebijakan-kebijakan pembangunan nasional, memiliki pijakan yg kuat di tingkat implementasi.

Tokoh Papua, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi, menyampaikan Resolusi PBB Nomor 1514 (XV) pada 14 Desember 1960 mendorong banyak negara yg dijajah untuk menuntut kemerdekaan.

Sebagai penguasa wilayah koloni Hindia Belanda (hingga New Guinea), Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia & harus melepas koloni Papua sebagai bagian dari jajahannya dalam wilayah Hindia Belanda. Belanda juga sudah menandatangani Atlantic Charter pada Agustus 1941 yg di antaranya menegaskan zaman imperialisme sudah berakhir & hak kemerdekaan harus diakui.

Peristiwa Bung Karno mengobarkan semangat Trikora 19 Desember 1961 & didukung fakta pertempuran Laut Arafura pada 15 Januari 1962 antara Belanda & Indonesia, di mana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul, semakin meyakinkan Presiden John F. Kennedy bahwa Bung Karno sangat serius mempertahankan Papua sebagai bagian NKRI.

Otonomi spesifik Papua
Kebijakan otonomi spesifik Papua yg diberlakukan pemerintah kepada Provinsi Papua dengan terbitnya UU Nomor 21/2001 yg memberikan pengakuan hak masyarakat adat, perempuan & agama.

Gelontoran dana otonomi spesifik puluhan triliun setiap tahun melalui tranfer dana desa, dana alokasi umum, dana infsfrasruktur, dana perimbangan serta dana bagi hasil pajak sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Papua.

Dengan kucuran dana otonomi spesifik yg akbar diharapkan masyarakat di tanah Papua akan semakin sejahtera & hidup berkecukupan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sektor program priotas di era otonomi spesifik seperti bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infsrastruktir dasar masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal diharapkan lebih cepat mensejahterakan warga Papua dari ketertinggalan & sejajar dengan warga lain di wilayah NKRI.

Masalah kesejahteraan warga asli Papua jadi perhatian pemerintah untuk terus diperbaiki dengan berbagai kebijakan program strategis yg langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah Timur NKRI.

Momentum peringatan 58 tahun kembalinya Provinsi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963 terus menguatkan semangat kebangsaan & nasionalisme serta persatuan dalam membangun tanah Papua yg damai, aman, sejahtera & berkeadilan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2133086/kilas-balik-kebijakan-tujuh-presiden-indonesia-bangun-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *