oleh

KI Pusat wujudkan desa damai berkeadilan lewat keterbukaan informasi

Komisi Informasi Pusat (KIP). ANTARA/HO

Perlu mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa yg kondusif melalui hak atas informasi publik.Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi (KI) Pusat terus berupaya wujudkan desa damai yg berkeadilan melalui terpenuhinya keterbukaan informasi publik. Anggota KI Pusat Wafa Patria Umma di Jakarta, Selasa, menyampaikan hal tersebut pada peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) 2021. KI Pusat berupaya mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa melalui Perki Desa yg sudah diterbitkan pada tahun 2018. “Besarnya anggaran yg dikucurkan pemerintah pusat ke desa perlu dikawal supaya penggunaan anggaran dilakukan secara efektif & efisien melalui prinsip keterbukaan informasi publik,” mengatakan anggota KI Pusat yg membidangi advokasi, sosialisasi, & edukasi (ASE) ini.

Wafa Patria Umma memandang perlu penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, perlu pula pelibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan sumber daya, serta aset daerah & pelayanan prima ke publik di desa.
Ia mengutarakan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik harus hingga pada aspek kemudahan akses informasi di tingkat desa. “Implementasi keterbukaan informasi publik pada tingkat desa dimulai pada tahun 2014, atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” katanya

Baca juga: Ketua KI apresiasi dukungan Keterbukaan informasi dari Presiden Undang-Undang Desa mengamanatkan pada aspek pengelolaan desa yg dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalisasi potensi desa tersebut.
Menurut Wafa Patria Umma, salah satu kewajiban yg dilaksanakan desa sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah merancang, melaksanakan, & melaporkan penggunaan anggaran, serta pengelolaan sumber daya desa. Semua kegiatan yg dilakukan oleh desa dituntut untuk dapat diakses dengan mudah oleh publik. Kemudahan mengakses informasi itu sudah diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat & tepat waktu, biaya ringan, & cara sederhana. Hal ini sejalan dengan sustainable development goals (SDGs) desa yg salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi desa yg aman.

Menurut dia, hal itu memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil & efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik. Ia juga memandang penting mendorong peran aktif masyarakat dalam mewujudkan desa yg kondusif melalui hak atas informasi publik.

KI Pusat melihat bahwa desa membutuhkan ruang untuk diskusi & membangkitkan partisipasi masyarakat serta mewujudkan desa damai berkeadilan dengan keterbukaan informasi publik. Demi mewujudkan itu, menurut dia, perlu mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik desa bagi masyarakat yg mudah diakses.

Baca juga: AJI Jember desak keterbukaan informasi publik kepala daerah terpilih Ia mengatakan bahwa pihaknya harap mendorong tersedianya informasi publik yg sesuai dengan standar informasi layanan informasi sehingga terjadi transparansi & akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik desa. Dalam rangka itulah, KI Pusat mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan good governance & menghindarkan desa dari budaya tertutup. Untuk itu, lanjut dia, kegiatan dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional, KI Pusat bersama Kemendes PDTT menandatangani perjanjian kerja sama memastikan hak akses informasi masyarakat desa terpenuhi.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2137794/ki-pusat-wujudkan-desa-damai-berkeadilan-lewat-keterbukaan-informasi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *