oleh

KI Pusat-Kemendes teken MoU dukung kebutuhan informasi publik desa

Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani perjanjian kerjasama guna mendukung keterbukaan informasi publik di desa. (ANTARA/HO-KI Pusat)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menandatangani perjanjian kerja sama guna mendukung keterbukaan informasi publik di desa. Ketua KI Pusat Gede Narayana di Jakarta, Selasa, mengatakan Komisi Informasi Pusat melihat bahwa publik membutuhkan ruang untuk diskusi & membangkitkan partisipasi masyarakat khususnya di desa. “Untuk itu kami menginisiasi MoU dengan Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi serta BAKTI Kominfo untuk memastikan hak akses informasi masyarakat desa terpenuhi demi mewujudkan desa aman, damai & berkeadilan,” katanya. Keterkaitan ketersediaan, kebenaran serta kepastian informasi jadi salah satu peran dari Komisi Informasi Pusat dalam melaksanakan tugas pada keberlangsungan keterbukaan informasi publik.
Baca juga: KI Pusat wujudkan desa damai berkeadilan lewat keterbukaan informasi
Baca juga: KI Pusat: Sengketa informasi menumpuk hingga 2.800 kasus
Baca juga: KI Pusat: Banyak badan publik belum laksanakan UU KIP
Khususnya mengatakan dia yg berhubungan dengan layanan informasi publik dasar & spesifik terkait pandemik COVID-19 harus tetap berlangsung. Menurut dia dengan penyediaan kebenaran & kepastian informasi dipastikan secara bersama dapat memenangkan perang melawan COVID-19. “Serta diharapkan penyediaan data yg baik akan menjadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan yg baik,” katanya. Oleh karena pertimbangan itu menurut dia KI Pusat & Kemendes PDTT menandatangani kerja sama memastikan hak akses informasi masyarakat hingga ke tingkat desa terpenuhi. Seperti diketahui bersama, menurut dia Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yg membutuhkan penanganan ekstra dari pemerintah, & dukungan dari seluruh masyarakat. Ada beberapa kebijakan yg sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi. Komisi Informasi Pusat pun mengeluarkan SE Nomor 02 Tahun 2020 yg mengatur tentang pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Surat Edaran itu untuk memberi pedoman & kepastian kepada badan publik & Gugus Tugas COVID-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab, sejak penyebaran virus COVID-19 banyak informasi hoaks & informasi yg tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar sehingga membingungkan masyarakat.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2137922/ki-pusat-kemendes-teken-mou-dukung-kebutuhan-informasi-publik-desa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *