oleh

Ketua PBNU: Revisi UU ITE harus tetap atur ujaran kebencian

-Umum-4 views

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas. ANTARA/HO-Dok pribadi.

Hemat saya, ‘review’ parlemen atas UU ITE tepat, usul pemerintah tepat, tetapi tidak boleh membiarkan kehidupan tanpa aturanJakarta (ANTARA) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengingatkan revisi atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) harus tetap mewadahi aturan mengenai ujaran kebencian yg berdampak serius kepada persatuan & kesatuan bangsa.

beincash

“Tidak berarti bahwa dengan dalih kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi maka masyarakat dibiarkan mengalami keterperosokan kesatuan & keutuhan bangsa dengan adanya ujaran kebencian yg dilegalisasi,” mengatakan Robikin, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu.

Diakui Robikin, UU ITE semestinya memang dikembalikan kepada semangat dibentuknya UU tersebut, antara lain untuk melindungi konsumen ketika mengerjakan transaksi elektronik.

Sebagaimana dimaklumi, mengatakan dia, transaksi elektronik di era digital sekarang ini kian marak & jadi satu kelaziman, tetapi menimbulkan akibat negatif, seperti maraknya penipuan.

“Itulah yg penting untuk mendapatkan jaminan kepastian supaya konsumen tidak dirugikan,” ujarnya.

Baca juga: Baleg tunggu Bamus kemungkinan masuknya revisi UU ITE di Prolegnas

Baca juga: Pakar keamanan siber dukung Presiden & DPR revisi pasal karet UU ITE

Meski demikian, mengatakan Robikin, bukan berarti kemudian UU ITE tidak boleh memuat larangan-larangan mengenai “hate speech” (ujaran kebencian), “fake news”, & semacam-nya.

Sebab, lanjut dia, ujaran kebencian, apalagi yg berdampak serius, berupa tindakan adu domba antargolongan, antarkelompok masyarakat, antar-penganut agama, antar-etnis tetap perlu diwadahi dalam UU ITE.

“Nah, seninya adalah bagaimana mengatur berbagai norma dalam UU ITE, tetapi tidak masuk kategori mengungkung kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi,” tutur-nya.

Artinya, mengatakan Robikin, kemerdekaan berpendapat tidak boleh di kungkung, tetapi jangan kemudian dibiarkan berjalan tanpa aturan yg justru merugikan bangsa & negara.

“Hemat saya, ‘review’ parlemen atas UU ITE tepat, usul pemerintah tepat, tetapi tidak boleh membiarkan kehidupan tanpa aturan,” tukasnya.

Baca juga: Menkominfo dukung lembaga resmi untuk buat pedoman interpretasi UU ITE

Baca juga: Anggota DPR: Revisi UU ITE selaras perkembangan teknologi informasi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2004573/ketua-pbnu-revisi-uu-ite-harus-tetap-atur-ujaran-kebencian

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *