oleh

Ketua MPR: Tindakan tegas terhadap pinjaman online harus ditingkatkan

Slot SimakNews.com – Ketua MPR: Tindakan tegas terhadap pinjaman online harus ditingkatkan,

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-DPR-Devi/Man

… sudah jadi kejahatan transnasional yg melibatkan sutradara & penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem keamanan siber di Indonesia, kejahatan proteksi konsumen, & kejahatan kerahasiaan data…Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan, tindakan tegas kepada pelaku pinjaman online ilegal harus terus ditingkatkan mengingat hingga kini masih banyak yg beraksi.

“Polri harus jadi satuan terdepan yg memimpin dalam memberantas pinjaman online ilegal ini,” mengatakan dia, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Bahkan kalau perlu, mengatakan dia, DPR bersama pemerintah menciptakan rancangan undang-undang baru yg mengatur tentang pinjaman online.

Baca juga: Kapolri: Modus operadi pinjaman ‘online’ ilegal perlu diwaspadai

“Tidak cukup cuma ditangani di tingkat satgas,” mengatakan dia merujuk kepada Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat & Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi.

Menurut dia, kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal tidak boleh dipandang sebagai kejahatan lokal semata.

“Ini sudah jadi kejahatan transnasional yg melibatkan sutradara & penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem keamanan siber di Indonesia, kejahatan proteksi konsumen, & kejahatan kerahasiaan data,” mengatakan dia.

Baca juga: OJK: Perlu strategi efektif untuk berantas pinjaman online ilegal

Ia menjelaskan, modus operandi pinjaman online ilegal selain mengenakan kembang yg sangat tinggi serta penagih hutang yg mengintimidasi korban, tidak jarang juga mencuri data dari telepon seluler korban.

“Tindakan tersebut semestinya dengan mudah dapat ditelusuri & diambil tindakan hukum. Jangan hingga ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yg dimiliki mengerjakan pembiaran kepada keberadaan pinjaman online ilegal,” katanya.

Ia mengatakan, menurut laporan Himpunan Advokat Muda, dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yg terjerat pinjaman online ilegal.

Baca juga: Kominfo berupaya putus akses ke pinjaman onlineilegal

Oleh karena itu, polisi harus bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore & playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal dari appstore & playstore karena masyarakat memandang aplikasi pinjaman online yg ada di appstore & playstore adalah legal.

Dalam periode Januari-Juli 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjaman online ilegal yg sudah diblokir. OJK mencatat sejak 2011 hingga 2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal itu Rp114,9 triliun.

Baca juga: Korban “doxing” di Jakarta Utara laporkan pinjol ke polisi

Mantan ketua Komisi III DPR ini menegaskan, pengelola pinjaman online ilegal dapat dijerat pasal 30 juncto pasal 46 & atau pasal 32 juncto pasal 48 UU Nomor 19/2016 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan/atau pasal 62 Ayat (1) juncto pasal 8 ayat (1) huruf f UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, juga dapat disangkakan pasal 378 KUHP dan/atau pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 atau pasal 6 atau pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2356230/ketua-mpr-tindakan-tegas-terhadap-pinjaman-online-harus-ditingkatkan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *