oleh

Ketua MPR: Pilkada mutlak dilakukan dengan protokol kesehatan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/Livia Kristianti/am.

Jakarta (SIMAKNEWS) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 absolut dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan tanpa kompromi.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tiada kompromi soal protokol kesehatan tersebut, supaya nanti Pilkada 2020 yg berlangsung di 270 daerah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, & 37 kota pada 9 Desember 2020 tidak jadi kluster baru bagi penyebaran COVID-19.

“Selain menguji ketahanan kesehatan, sosial, & ekonomi, pandemi COVID-19 juga turut menguji ketahanan demokrasi. Di satu sisi, hak konstitusional warga tak boleh cedera oleh pandemi, di sisi lain pelaksanaan pemilihan juga tak boleh jadi kluster baru bagi penyebaran COVID-19,” ujar Bamsoet dalam rilis yg diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan petahana tutup kemungkinan politisasi bansos

Saat mengisi seminar daring “Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi COVID-19”, Bamsoet mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2020 tak dapat ditunda ke tahun 2021, karena dapat terjadi kemubaziran anggaran 2020 yg sudah dicairkan mencapai Rp4 triliun.

Oleh karena itu, mengatakan dia, kandidat calon & partai politik pendukung dituntut untuk semakin bijak dalam berkampanye dalam pelaksanaan pilkada nanti.

“Dari semula mengandalkan besarnya kerumunan massa, diubah jadi mengandalkan platform teknologi informasi. Dari semula mengedepankan jargon & hiburan, jadi mengandalkan ide & gagasan,” ujar Bamsoet dalam seminar yg diselenggarakan oleh Universitas Krisnadwipayana (Unkris) itu.

Turut serta dalam seminar daring itu antara lain Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Satya Arinanto, Hakim Agung periode 2011-2016 Gayus Lumbuun, & Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unkris Drs Muchtar.

Baca juga: Wakil Ketua MPR harap wabah COVID-19 tak ganggu Pilkada 2020

Mantan Ketua DPR RI itu menambahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai penyelenggara pilkada juga sudah berkomitmen untuk mengedepankan protokol kesehatan.

Caranya, antara lain dengan tes cepat atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) bagi petugas terkait dari KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, & Panitia Pemungutan Suara, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi, pengecekan kondisi suhu tubuh, pengaturan menjaga jarak, pengaturan larangan berkerumun serta sejumlah penerapan protokol kesehatan lainnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengatakan bahwa tantangan lain bagi KPU kini adalah menjaga supaya tingkat partisipasi pemilih tak turun.

Oleh karena itu, perlu pengenalan yg masif untuk memotivasi & meyakinkan pemilih bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah didesain sedemikian rupa sehingga kondusif dari risiko terpapar COVID-19.

“Penyelenggaraan pilkada di masa pandemi tak cuma dilakukan Indonesia, negara lainnya pun mau tak mau harus mengerjakan hal serupa seperti Prancis, Jerman, Polandia, Israel, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, & Bangladesh,” mengatakan Bamsoet.

Baca juga: Pemerintah diminta pastikan APD cukup untuk penyelenggara pilkada

Ia yakin masa pandemi adalah ujian bagi Indonesia untuk dapat melompat lebih jauh ke depan. “Kini, bagaimana kedewasaan masyarakat dalam merespons ujian tersebut yg akan sangat menentukan paras masa depan bangsa & negara kita,” katanya.

“Saat ini yg sangat kita butuhkan adalah kesamaan cara pandang & pencerahan kolektif untuk membangun semangat solidaritas & jiwa gotong royong dalam segala aspek kehidupan,” mengatakan Bamsoet.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *