oleh

Ketua MPR: Kehadiran PPHN tidak sebabkan Presiden jadi mandataris MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Warmadewa, Bali, Senin (17-5-2021). ANTARA/HO-MPR RI

Republik Rakyat Tiongkok mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap RTT2050.Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan bahwa kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak menyebabkan Presiden kembali jadi mandataris MPR yg harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

“Presiden/Wakil Presiden tetap jadi mandataris rakyat, yg dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden juga tetap mengacu pada ketentuan yg diatur dalam konstitusi, yakni pada Pasal 3 Ayat (3) & Pasal 7B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” mengatakan Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bamsoet mengemukakan hal itu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Universitas Warmadewa, Bali, Senin.

Baca juga: LaNyalla: Peran DPD terkait garis akbar haluan negara diperlukan

Menurut Bamsoet, amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 tidak akan mengarah pada hal lain di luar PPHN, seperti penambahan periodisasi masa jabatan presiden/wakil presiden.

Hal itu, menurut dia, mengingat Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sudah mengatur secara tegas mengenai prosedur usul perubahan konstitusi yg tidak dapat dilakukan secara mendadak.

“Karena cuma akan membahas PPHN, amendemen terbatas konstitusi tidak akan membuka kotak pandora yg menimbulkan hiruk pikuk & mengganggu stabilitas politik nasional,” ujarnya.

Proses amendemen terbatas, mengatakan dia, dimulai diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau paling sedikit 237 pengusul.

Usulan tersebut, menurut dia, diajukan secara tertulis & ditunjukkan dengan jelas bagian yg diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet mengapresiasi dukungan civitas academica Universitas Warmadewa Bali supaya MPR RI berwenang menyusun & menetapkan PPHN.

Hal itu, mengatakan dia, melengkapi dukungan serupa yg datang dari Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).

Baca juga: Ketua F-Partai NasDem MPR RI: Belum ada kebutuhan amendemen UUD 1945

“Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto, memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN),” ujarnya.

Sejak era Reformasi, mengatakan Bamsoet, pola pembangunan justru berubah karena berdasarkan visi & misi presiden/wakil presiden terpilih, kemudian dielaborasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5—10 tahun.

Hal itu, menurut dia, menjadikan tidak adanya kesinambungan pembangunan sehingga tidak heran kalau saat ini banyak pihak menggaungkan kembali pentingnya haluan negara.

Politikus Partai Golkar itu mengutarakan bahwa dukungan supaya Indonesia kembali memiliki haluan negara juga pernah dihinggakan presiden ke-3 RI B.J. Habibie, saat beliau jadi narasumber diskusi di MPR pada tanggal 22 Agustus 2017.

“Sebelumnya, di akhir Maret 2014, dalam sebuah debat politik di Jakarta, Presiden B.J. Habibie juga menegaskan pentingnya Indonesia menghidupkan kembali haluan negara,” katanya.

Baca juga: MPR jelaskan wacana perubahan UUD 1945 hidupkan GBHN

Menurut dia, berbagai negara di dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang, bahkan sejak 1953, Republik Rakyat Tiongkok mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap RTT 2050.

“Ironisnya Indonesia justru meninggalkan pola tersebut. Namun, belum telat bagi bangsa Indonesia kalau harap kembali menghidupkannya,” mengatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2160170/ketua-mpr-kehadiran-pphn-tidak-sebabkan-presiden-jadi-mandataris-mpr

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *