oleh

Ketua MPR apresiasi Inpres peningkatan disiplin protokol kesehatan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) memberikan keterangan pers usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi & kelompok DPD di MPR RI, di Jakarta, Kamis. ANTARA/Imam B/pri.

Jakarta (SIMAKNEWS) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kebijakan presiden yg menetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin & penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan & pengendalian COVID-19.

“Mengapresiasi kebijakan presiden yg menetapkan Inpres tersebut, & diharapkan supaya Inpres tersebut dapat diikuti secara disiplin,” mengatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya yg diterima di Jakarta, Jumat.

Inpres tersebut, katanya, juga diharapkan dapat dipakai secara optimal sebagai pedoman untuk memperketat supervisi penerapan protokol kesehatan secara efektif kepada masyarakat.

Baca juga: Presiden terbitkan Inpres terkait sanksi pelanggar protokol kesehatan

Bamsoet mendorong supaya Inpres tersebut juga dapat menciptakan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan guna menciptakan kepatuhan massal atau mass obedience.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu mensosialisasikan Inpres tersebut secara masif, baik kepada kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat & fasilitas umum.

Bamsoet mengimbau masyarakat supaya meningkatkan kedisiplinan & kepatuhan menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

Baca juga: Anggota DPR minta Mendagri monitor aturan turunan Inpres Nomor 6/2020

“Dengan meningkatkan pencerahan & keikhlasan dalam menjalaninya, serta memiliki rasa tanggung jawab yg tinggi & mawas diri kepada akibat penyebaran COVID-19 bagi diri sendiri maupun orang lain,” katanya.

Ketua MPR mendorong kepala daerah segera menyiapkan kebijakan untuk melaksanakan inpres tersebut, & mengatur sanksi tegas bagi pelanggar supaya menimbulkan efek jera & kedisiplinan yg lebih tinggi.

“Mendorong TNI-Polri dapat bersinergi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Wiku: Sanksi pelanggar protokol tergantung pada daerah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *