oleh

Ketua DPD RI sebut empat implikasi dampak dari Presidential Threshold

Slot SimakNews.com – Ketua DPD RI sebut empat implikasi dampak dari Presidential Threshold,

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam kegiatan FGD dengan tema ‘Presidential Threshold: Antara Manfaat & Mudarat’ di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sabtu (5/6/2021) (Foto ANTARA/HO/Humas DPD RI)

Yogyakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan ada empat implikasi akibat dari presidential threshold yg merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Setidaknya ada empat implikasi dari presidential threshold. Pertama adalah bagaimana pemilihan presiden (pilpres) cuma akan memunculkan dua pasangan calon yg head to head,” mengatakan LaNyalla dalam siaran pers saat pada FGD dengan tema “Presidential Threshold: Antara Manfaat & Mudarat” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (5/6).

Presidential threshold atau ambang batas capres merupakan syarat pasangan calon di pilpres, di mana pasangan harus diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yg memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Keadaan tersebut, mengatakan Ketua DPD RI, dapat mempersempit kemungkinan lahirnya lebih dari tiga pasangan calon presiden & calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Meskipun di atas kertas didalilkan dapat memunculkan tiga hingga empat pasangan calon, tetapi tidak begitu dalam praktiknya. Buktinya, dalam pemilu yg lalu-lalu bangsa ini cuma sanggup memunculkan dua pasang calon,” mengatakan LaNyalla.

Dampak dengan cuma ada dua pasangan calon dalam pilpres, mengatakan dia, adalah dapat menyebabkan pembelahan politik & polarisasi yg begitu kuat di akar rumput.

“Kondisi itu masih dirasakan hingga detik ini, meski sudah ada rekonsiliasi. Tentu sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa & negara ini,” katanya.

Menurut dia, implikasi kedua dari presidential threshold adalah menghambat putra-putri terbaik bangsa yg hendak maju di pilpres, tanpa naungan partai politik.

“Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten. Tetapi, kemunculannya digembosi aturan main yg sekaligus mengurangi opsi rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yg bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yg terbaik,” mengatakan LaNyalla.

Kemudian implikasi ketiga adalah bagaimana presidential threshold berpotensi memundurkan pencerahan & partisipasi politik rakyat, sebab dikatakan LaNyalla, pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih.

“Peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput jadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju. Sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yg semakin menguat,” katanya.

Implikasi keempat dari presidential threshold, yakni tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai akbar mengenai pasangan calon yg akan diusung bersama. Padahal, partai politik semestinya didirikan untuk mengusung kadernya supaya dapat tampil jadi pemimpin nasional.

“Tetapi dengan aturan ambang batas presiden itu, maka peluang kader partai politik untuk tampil jadi tertutup. Karena cuma partai politik akbar atau gabungan partai politik yg dapat mengusung capres & cawapres,” mengatakan mantan Ketua Umum PSSI ini.

Dari argumentasi tersebut, LaNyalla menganggap aturan presidential threshold sebenarnya lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Apalagi dalil bahwa presidential threshold disebut untuk memperkuat sistem presidensil supaya presiden terpilih memiliki dukungan yg kuat di parlemen, justru menciptakan prosedur check and balances jadi lemah.

“Karena partai politik akbar & gabungan jadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yg terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan & DPR jadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yg sebenarnya ada di hulu, bukan di hilir,” mengatakan LaNyalla.

LaNyalla menjelaskan, UU Pemilu sendiri merupakan buah dari amandemen UUD 1945 terdahulu. Menurutnya, amandemen konstitusi dari tahun 1999 hingga 2002 jadi dasar lahirnya undang-undang yg menjadikan paras Indonesia seperti hari ini.

Oleh karenanya, senator asal Jawa Timur itu mengajak seluruh masyarakat untuk jujur menjawab dengan hati nurani, apakah arah perjalanan bangsa Indonesia semakin menuju kepada apa yg dicita-citakan oleh founding fathers bangsa ini atau semakin menjauh?.

“Karena itulah, kenapa saya menggulirkan wacana amandemen ke-5, sebagai momentum untuk mengerjakan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Sehingga kita harus mendorong MPR RI untuk bersidang dengan agenda amandemen, tetapi dengan suasana kebatinan untuk mengerjakan koreksi & perbaikan atas amandemen yg terjadi di tahun 1999 hingga 2002,” katanya.

Menanggapi presidential treshold, Rektor UMY Gunawan Budiyanto mengatakan bahwa hal tersebut tergantung dilihat dari aspek mana. Jika dilihat dari sisi kekuasaan tentu bermanfaat, karena sebagai sarana untuk menguasai kepentingan sebagai penguasa.

“Kalau dari sisi rakyat tentunya ya dilihat sendiri. Banyak mudharatnya. Sebab adanya tirani kekuasaan akan menyebabkan kepentingan rakyat tertinggal,” katanya.

Sedangkan pembicara dalam FGD, Zainal Arifin Mochtar yg juga pakar hukum Tata Negara UGM mengatakan presidential threshold cuma untuk mengonsentrasikan kekuasaan untuk kepentingan tertentu.

“Ini tidak dapat dilepaskan dari permainan oligarki. Yang kemudian kita takutkan adalah jangan-jangan kita dimainkan oleh sistem yg oligarki yg seakan-akan bagus & dijamin MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya.

Meski demikian, menurut Zainal sebenarnya tidak perlu dengan amandemen guna menjawab soal Presidential Threshold, namun lebih mudah dengan Revisi UU tentang Pemilu, khususnya pasal-pasal soal ambang batas itu.

“Amandemen jangan hingga merusak sistem presidensiil. Presidensiil itu yg memilih presiden adalah rakyat. Jangan hingga presiden dipilih lagi oleh MPR atau parlemen,” katanya.

Dosen Fakultas Hukum UMY, Iwan Satriawan mengatakan banyak barikade-barikade yg harus dilalui dalam menggugat Presidential Threshold, karena pasti ada pihak-pihak yg menguncinya.

“Semoga barikade itu dapat dibuka oleh DPD RI, tetapi DPD tidak dapat sendiri, harus dengan bantuan dari gerakan mahasiswa, organisasi-organisasi masyarakat atau civil society lainnya,” katanya.

Iwan sepakat semua partai harus dapat mencalonkan presiden, & tidak dikunci dengan adanya ambang batas pencalonan presiden.

“Kalau menurut saya, presidential threshold harus dihapuskan, supaya muncul calon-calon potensial. Perlu tekanan publik yg kuat supaya parpol memikirkan kepentingan negara bukan menghamba pada oligarki,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2194934/ketua-dpd-ri-sebut-empat-implikasi-dampak-dari-presidential-threshold

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *