oleh

Ketua DPD RI minta penerapan PPKM darurat diikuti pengawasan ketat

Slot SimakNews.com – Ketua DPD RI minta penerapan PPKM darurat diikuti pengawasan ketat,

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat didukung dengan supervisi ketat.

La Nyalla dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyebutkan pemerintah rencananya akan menerapkan PPKM darurat untuk menekan penyebaran kasus COVID-19 yg melonjak drastis.

Menurut dia, PPKM darurat harus diambil untuk mengendalikan penyebaran virus & menyelamatkan aspek lainnya.

“Saya kira harus ada tindakan yg tepat untuk menangani krisis COVID-19 ini, terlebih bagi Jakarta yg jadi ibu kota negara. Jakarta dituntut sanggup mengendalikan angka penyebaran virus karena darurat kesehatan berdampak pada aspek lain, seperti aspek ekonomi, pendidikan, & layanan publik,” mengatakan La Nyalla.

Saat ini, mengatakan dia, sejumlah rumah sakit di Jakarta sudah kewalahan. Ruang Gawat Darurat dipenuhi pasien positif COVID-19. Tidak cuma itu, terjadi juga kirisis oksigen & minimnya obat-obatan yg dibutuhkan pasien.

“Fakta tersebut sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlu tindakan spesifik supaya lonjakan kasus ini dapat segera ditekan. Pemerintah harus ambil tindakan cepat, sementara pemerintah daerah sudah sewajibnya mendukung & melaksanakannya,” katanya.

Baca juga: LaNyalla: Vaksinasi anak diharapkan dapat menekan laju COVID-19

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga berharap koordinasi pusat & daerah diperkuat. Tidak boleh lagi saling menunggu & saling menyalahkan dengan kebijakan yg sudah diberlakukan.

“Penanganan COVID-19 harus bersinergi. Pemerintah daerah maupun pusat harus bersama-sama mengutamakan keselamatan warga. Saatnya eratkan lagi sinergitas & soliditas antarpemerintah serta antarlembaga & institusi untuk menghadapi pandemi ini,” ucapnya.

Menurut La Nyalla, yg tak kalah penting dalam pelaksanaan PPKM darurat adalah supervisi yg harus dilakukan oleh aparat terkait, baik dari Polri, TNI, maupun satpol PP.

“Apalah arti PPKM darurat tetapi supervisi tidak dilakukan ketat. Inti pengetatan bukan cuma pada aturan, melainkan juga pengawasan. Masyarakat yg sudah jenuh dengan adanya COVID-19 memang tiap waktu harus diingatkan, harus ditegaskan lagi pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin. Tidak boleh kendur,” tutur La Nyalla.

Pemerintah masih menggodok skema final PPKM darurat di Pulau Jawa & Pulau Bali. PPKM darurat dapat berlaku 1 atau 2 minggu.

Saat membuka Munas Kadin, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan ada sejumlah evaluasi oleh Pemerintah sebelum penerapan PPKM darurat.

“Petanya sudah kita ketahui semuanya, spesifik cuma di Pulau Jawa & Pulau Bali karena di sini ada 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi yg nilai asesmennya 4, kita adakan evaluasi secara detail yg ini harus ada treatment spesifik sesuai yg ada di indikator laju penularan WHO,” ujar Jokowi.

Baca juga: Ketua DPD dorong pemda tingkatkan belanja APBD demi pemulihan ekonomi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2240726/ketua-dpd-ri-minta-penerapan-ppkm-darurat-diikuti-pengawasan-ketat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *