oleh

Ketua DPD RI minta pemerintah sosialisasikan PHI kepada pekerja

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kanan) saat makan malam & berbincang dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi di Samarinda, Kaltim, Senin malam (5/4/2021). ANTARA/Humas Kalimantan Timur/pri.

Ketika berselisih & tak menemukan jalan tengah, tak sedikit yg berujung terjadinya bentrokan, bahkan tindak kekerasan fisik.Samarinda (ANTARA) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah selaku mediator dalam perselisihan hubungan industrial (PHI) untuk menggencarkan pengenalan yg berkaitan dengan hak-hak pekerja saat terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

beincash

Pasalnya, mantan Ketua Umum PSSI ini menilai masih banyak pekerja yg belum memahami aturan PHI.

“Ketika berselisih & tak menemukan jalan tengah, tak sedikit yg berujung terjadinya bentrokan, bahkan tindak kekerasan fisik,” mengatakan LaNyalla di sela makan malam bersama sejumlah Senator & Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di salah satu resto di Samarinda, Senin (5/4).

La Nyalla menyebutkan berdasarkan informasi yg diterimanya di Bontang, Kalimantan Timur, dalam kurun waktu 2019 hingga Maret 2021 terdapat 54 kasus aduan dari pekerja yg didominasi aduan berupa PHK.

Baca juga: Sudin Nakertrans Jakpus diminta percepat penanganan korban PHK EKONID

Selain itu, lanjut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur, terjadi jumlah uang pesangon yg diterima pekerja tak sesuai dengan ketentuan & dugaan pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yg dilakukan perusahaan.

La Nyallla menilai PHK merupakan persoalan klasik di dunia kerja & memang tak dapat dihindari oleh perusahaan dengan kondisi tertentu.

“Permasalahan itu berupa perselisihan dalam hubungan industrial, berupa konflik antara pengusaha & pekerja. Di sinilah saya menilai peran penting pemerintah sebagai mediator,” mengatakan alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.

LaNyalla menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

“Praktik di lapangan masih banyak pekerja yg tak memahami aturan ini. Maka, di sinilah peran penting pemerintah untuk mengerjakan pengenalan kepada aturan tersebut kepada pekerja,” ujarnya.

Sebagaimana data Disnaker Bontang, mulai 2019 hingga Maret 2021, ada 54 kasus aduan dari pekerja di Kota Bontang. Dari 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020—2021 tidak berubah alias konstan.

Baca juga: Gubernur Kepri: “Safe travel bubble” hindari PHK di sektor pariwisata

Pada tahun 2019 Disnaker Bontang sudah menangani 28 kasus perselisihan. Sebanyak 19 kasus di antaranya dapat terselesaikan dengan kesepakatan perjanjian bersama (PB).

Setahun berikutnya, 2020, Disnaker Bontang sudah menangani 26 kasus, & terbanyak adalah PHK.

Pada tahun 2021, Disnaker Bontang menangani 6 kasus, terhitung Januari hingga Maret 2021. Di antaranya, sudah dapat diatasi & ada pula masih penanganan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2083614/ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-sosialisasikan-phi-kepada-pekerja

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *