oleh

Ketua DPD: “Presidential threshold” perlu dikaji ulang

Slot SimakNews.com

Ketua DPD: “Presidential threshold” perlu dikaji ulang

,

Ketua DPD RI La Nyalla M. Mattalitti saat jadi pembicara dalam “podcast” Secangkir Politik milik Refly Harun di Jakarta, Senin (21/6/2021). ANTARA/HO-Humas DPD

Jadi, yg benar adalah penerapan ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan.Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memandang perlu mengkaji ulang aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden demi kebaikan bangsa Indonesia.

“Ambang batas pencalonan presiden yg diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengecilkan saluran bagi putra/putri terbaik bangsa untuk mendapatkan kesempatan yg sama di dalam pemerintahan,” mengatakan LaNyalla dikutip dari siaran pers di Jakarta, Senin.

Selain itu, menurut dia, ambang batas pencalonan tidak pernah ada di dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan dalam Pasal 6A ayat (3) & (4) adalah ambang batas keterpilihan.

“Jadi, yg benar adalah penerapan ambang batas keterpilihan, bukan pencalonan,” mengatakan La Nyalla saat jadi narasumber dalam podcast politik Secangkir Opini milik Refly Harun, Senin

Menurut anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur itu, ambang batas keterpilihan penting untuk mendorong bahwa presiden terpilih bukan sekadar populer, melainkan juga tersebar secara merata untuk negara yg timpang jumlah penduduk seperti Indonesia.

Sementara itu, ambang batas pencalonan presiden dinilai LaNyalla lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Ambang batas pencalonan presiden yg dikukuhkan dalam Undang-Undang Pemilu banyak disebut sebagai pintu masuk oligarki partai yg bersimbiosis dengan oligarki pemodal,” mengatakan La Nyalla.

Baca juga: Analis politik mengingatkan era Orde Baru soal masa jabatan presiden

Baca juga: Politikus: Komunitas JokPro tak goyahkan kenegarawanan Jokowi-Prabowo

Baca juga: Capres perseorangan masih sebatas mimpi

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2224570/ketua-dpd-presidential-threshold-perlu-dikaji-ulang

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *