oleh

Ketua DPD nilai tim terpadu dibutuhkan tangani masalah perairan Natuna

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (ANTARA/HO-DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai Indonesia harus memiliki regu gabungan terpadu yg spesifik menangani konflik di perairan Natuna.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa mengatakan sejumlah persoalan yg muncul di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) jadi perhatian.

Laut Natuna Utara diperebutkan lantaran memiliki banyak potensi. Kawasan tersebut mengatakan dia memiliki ikan yg melimpah, sumber mineral hingga potensi pariwisata.

Baca juga: Puan yakin buku tentang sosok LaNyalla jadi inspirasi anak muda

“Masalah di Natuna bukan cuma soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yg kaya potensi & akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia,” mengatakan dia.

Hal Inilah menurut LaNyalla yg menciptakan keadaan memanas. Oleh sebab itu, lanjutnya pemerintah diharapkan menerapkan sistem penanganan penegakan hukum karena tingkat kerawanannya yg tinggi.

LaNyalla menilai konflik Natuna bersumber dari klaim China kepada sejumlah kawasan di Laut China Selatan. Klaim tersebut menyeret negara-negara lain Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, & Brunei Darussalam.

China mengklaim kawasan Laut China Selatan dengan legitimasi sejarah penguasaan tradisional atau traditional Chinese fishing grounds di masa lampau yg mereka sebut dengan nine dashed line (sembilan garis putus-putus).

“Indonesia awalnya tidak terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Tapi, sejak tahun 2010 Tiongkok secara sepihak mengklaim Perairan Natuna Utara masuk dalam teritori mereka, mau tidak mau kita juga harus turun tangan,” ucap LaNyalla.

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengatakan, penegasan kedaulatan di kawasan Perairan Natuna memang sudah semestinya dilakukan. Sebab Kedaulatan NKRI harus dijaga hingga titik penghadapatn.

LaNyalla pun memuji langkah-langkah yg dilakukan pemerintah, mulai dari peluncuran peta Negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru dengan mengubah nama perairan Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara.

Baca juga: Ketua DPD kecam penyerangan muslim Palestina di Masjidil Aqsa

Hingga, sikap Presiden Joko Widodo yg terjun langsung ke letak untuk memberi sinyal kepada China bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat diganggu.

“Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 atau Konvensi PBB tentang hukum laut, Perairan Natuna termasuk dalam kawasan ZEE Indonesia. Jadi protes Indonesia karena beberapa kali kapal Tiongkok masuk perairan Natuna, termasuk coast guard mereka, memang sudah tepat,” katanya.

Tidak cuma kapal Tiongkok, mantan Ketum PSSI ini juga menyoroti banyaknya kapal ikan Vietnam yg mencuri ikan di perairan Natuna. LaNyalla mengatakan, persoalan ini juga harus jadi perhatian serius.

“Banyaknya kapal ikan Vietnam yg sering masuk ke wilayah kita juga tidak dapat didiamkan. Memang kita melalui Kementerian Luar Negeri sering mengirimkan nota protes, tetapi persoalan pencurian ikan sering terjadi,” mengatakan dia.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai pemerintah juga harus menambah kekuatan militer di kawasan Natuna. Kemudian supaya berkesinambungan, menurutnya perlu ada regu spesifik dalam penanganan permasalahan di Perairan Natuna, supaya kementerian atau instansi tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Tim ini dapat gabungan dari Kementerian Luar Negeri, TNI, Kementerian Kelautan & Perikanan, Bakamla sebagai coast guard kita, Polri, termasuk kementerian & instansi terkait lainnya,” mengatakan LaNyalla.

Presiden disebut dapat menunjuk satu kementerian koordinator terkait untuk jadi pimpinan regu ini.

Tim terpadu diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Laut Natuna secara komprehensif, selain jalur diplomasi & pertahanan seperti yg selama ini sudah dilakukan.

Baca juga: Ketua DPR & DPD RI berjumpa saling beri dukungan
Baca juga: Puan berikan pesan dalam peluncuran buku LaNyalla

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2150898/ketua-dpd-nilai-tim-terpadu-dibutuhkan-tangani-masalah-perairan-natuna

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *