oleh

Ketua DPD ajak koreksi pasal 33 UUD 1945 di Rapimnas KAHMI

Slot SimakNews.com – Ketua DPD ajak koreksi pasal 33 UUD 1945 di Rapimnas KAHMI,

Tangkapan layar Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat jadi pembicara utama dalam Rapimnas ke-4 Majelis Nasional KAHMI secara di Surabaya, Minggu (12/9/2021) (ANTARA/HO-Humas DPD RI)

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak para peserta rapat pimpinan nasional (Rapimnas) ke-4 Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk mengoreksi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, LaNyalla menyatakan Indonesia sebagai bangsa yg besar, harus berani mengerjakan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 hasil amendemen yg dilakukan sejak 1999 hingga 2002 silam.

“Sadar atau tidak, sejak amendemen konstitusi saat itu, cabang-cabang produksi yg penting bagi negara & yg menguasai hajat hidup orang banyak, sudah diserahkan kepada pasar,” jelas LaNyalla saat jadi pembicara utama dalam Rapimnas Kahmi ke-4.

Baca juga: Ketua DPD minta aparat tidak represif sikapi rakyat salurkan aspirasi

LaNyalla menjelaskan dalam skala yg lebih fundamental, DPD RI mendorong amandemen konstitusi dengan kerangka berpikir sebagai negarawan, bukan politisi.

Artinya amandemen konstitusi harus jadi momentum perbaikan arah perjalanan bangsa & negara ini. Sebab sebagai negara akbar & tangguh, absolut harus memiliki industri-industri di sektor strategis, khususnya untuk mewujudkan kedaulatan sebagai bangsa.

Menurut LaNyalla, perekonomian nasional saat ini sangat lemah. Dimana faktanya banyak pabrik yg menurunkan volume produksi akibat lesunya pasar, atau bahkan berhenti beroperasi alias tutup.

“PLN mengalami kelebihan pasokan listrik dari sejumlah pembangkit karena tidak terserap ke konsumen. Ini bukti bahwa industri atau sektor manufaktur sebagai penyerap listrik dalam jumlah akbar berhenti produksi atau mengurangi volume produksi,” mengatakan LaNyalla menegaskan.

Sedangkan dari catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lanjut LaNyalla, angka Non Performing Loan atau NPL perbankan Indonesia mengalami peningkatan, rata-rata di atas 3 persen.

Karena memang peningkatan angka pertumbuhan ekonomi kemarin lebih banyak ditopang sektor konsumsi masyarakat, pergudangan, & penjualan otomotif akibat adanya relaksasi bea masuk.

Baca juga: DPD minta BPOM buat aturan spesifik pengembangan jamu Nusantara

“Memang menunjukkan aktivitas peningkatan perdagangan, namun belum tentu berbanding lurus dengan aktivitas industri atau sektor manufaktur dalam negeri. Karena peningkatan aktivitas pergudangan, lebih banyak disumbang oleh aktivitas impor & ekspor barang hasil bumi & tambang,” jelas Senator asal Jawa Timur itu.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yg kokoh harus dilihat dari indikator Purchasing Managers Index di sektor Manufaktur. Dari situ mengatakan dia, akan menunjukkan dengan jelas, apakah mesin ekonomi berjalan. Sebab bila Industri & Manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan, kredit bank bergulir dengan baik, buruh pabrik terus bekerja, & tentunya barang yg diproduksi terserap oleh pasar.

Sementara itu terkait penanganan Pandemi COVID-19, LaNyalla menegaskan perlunya hubungan sinergitas yg kuat antara pusat & daerah untuk menangani akibat kesehatan & ekonomi.

Menurut LaNyalla, melalui Komite Penanganan COVID-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) mempunyai target terjadinya keseimbangan antara penanganan di sektor kesehatan & ekonomi secara bersamaan.

Tak kalah penting, mengatakan LaNyalla, dalam penanganan krisis, semua pihak harus meletakkan interes pribadi, khususnya interes bisnis. Dengan mengutamakan kepentingan nasional.

“Di tengah dominasi impor produk terkait kesehatan, beberapa anak bangsa mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi. Kita punya produk ventilator dalam negeri, alat test GeNose, hingga vaksin Merah Putih & Vaksin Nusantara. Namun kenapa produk-produk tersebut belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Ini harus jadi catatan kita bersama,” harap LaNyalla.

Baca juga: Ketua DPD apresiasi pengendalian COVID-19 di Jatim

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2388157/ketua-dpd-ajak-koreksi-pasal-33-uud-1945-di-rapimnas-kahmi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *