oleh

Kesekjenan KPK diminta transparan terkait tes wawasan kebangsaan

Anggota Komisi III DPR Asrul Sani (ANTARA FOTO/Reno Esnir) (1)

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Kesekjenan KPK harus transparan & menjelaskan kepada publik terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yg dilakukan lembaga tersebut sebagai syarat alih status pegawai KPK jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dia menilai akar masalah & polemik yg berkembang di masyarakat terkait TWK tersebut karena proses-proses yg tidak transparan yg dijalankan Kesekjenan KPK.

“Padahal ini bukan rekrutmen pegawai atau ASN baru namun proses alih status dengan melihat keterpenuhan syarat-syaratnya atau tidak pada setiap pegawai KPK,” mengatakan Arsul kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Pertanyaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK dinilai janggal

Menurut dia, langkah yg harus dilakukan Kesekjenan KPK & instansi terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi serta Badan Kepagawaian Negara (BKN) harus transparan dalam proses tes tersebut.

Wakil Ketua MPR RI itu menilai transparansi tersebut perlu dilakukan untuk meminimalisir prasangka-prasangka yg berkembang di masyarakat.

“Ketika unsur transparansi atau penjelasan tentang materi, cakupan, & sistem evaluasi tidak dihinggakan dengan baik, maka tidak aneh muncul prasangka-prasangka di masyarakat,” ujarnya.

Arsul menilai polemik terkait TWK semestinya tidak jadi pertanyaan dasar, perlu atau tidak keberadaan tes tersebut kepada pegawai KPK yg akan beralih status jadi ASN.

Baca juga: Anggota DPR minta publik tidak berpolemik terkait TWK pegawai KPK

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, uji wawasan kebangsaan merupakan langkah yg harus dilakukan kepada setiap orang yg akan atau sudah jadi aparatur negara seperti sipil, Polri maupun TNI.

“Jangan dipersoalkan soal relevansi uji wawasan kebangsaannya, namun yg perlu dipertanyakan adalah apakah dalam tes tersebut ada pertanyaan terlalu berbau ‘politis’ atau mengarahkan pada sudut pandang tertentu. Sehingga ketika jawabannya tidak sesuai dengan standar lembaga atau pengujinya, maka diberi nilai jelek atau tidak bagus,” katanya.

Dia mencontohkan, anggota DPR yg notabene adalah pejabat negara yg dipilih rakyat, sebelum dilantik, menjalani uji wawasan kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) selama tiga pekan.

Menurut dia, tes tersebut tidak dipersoalkan kalangan DPR RI karena setiap penyelenggara atau aparatur negara jangan hingga wawasan kebangsaannya menyimpang dari konsensus bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika.

Baca juga: Saut Situmorang tanggapi kabar puluhan pegawai KPK tak lolos tes ASN

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2139522/kesekjenan-kpk-diminta-transparan-terkait-tes-wawasan-kebangsaan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *