oleh

Kepala daerah di Jawa Barat diminta tunggu pusat soal PPKM Darurat

Slot SimakNews.com – Kepala daerah di Jawa Barat diminta tunggu pusat soal PPKM Darurat,

Wali Kota Bogor, Bima Arya, mendengarkan arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada rakor evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, di Jawa Barat, secara virtual, Sabtu (17/7/2021). ANTARA/HO/Pemerintah Kota Bogor

Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Bima Arya, menyatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta semua wali kota & bupati di Jawa Barat untuk menunggu keputusan dari pemerintah pusat mengenai kebijakan PPKM Darurat yg akan berakhir pada 20 Juli 2020, apakah diperpanjang atau tidak.

Menurut Arya, Kamil juga menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengajukan usulan anggaran untuk bantuan sosial, kepada warga terdampak PPKM Darurat. “Jadi, hingga sekitar 65 persen warga Jawa Barat, di cover dari bansos ini,” katanya, di Bogor, Minggu.

Baca juga: Polresta Bogor Kota menyekat kendaraan di Simpang Salabenda

Ia mengutip permintaan Kamil kepada wali kota & bupati, untuk terus berkomunikasi dengan warganya. “Buatlah kesaksian dari warga yg sudah menerima bantuan, seperti warga jalanan yg menerima beras, warung, atau ada warga yg terdampak PPKM Darurat,” katanya.

Kamil juga mengingatkan semua sekretaris daerah di kabupaten & kota di Jawa Barat, untuk mengecek apakah ada surat refocusing pada APBD 2021, terkait bansos dalam bentuk bantuan tunai langsung. “Kalau sudah ada, nanti dihitung besarannya,” katanya.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Bogor, selama pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat, mulai 3 Juli lalu, sudah melaksanakan poin-poin aturan yg sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya poin aturan mengenai sektor usaha kritikal, esensial, & non-esensial.

Baca juga: Forkopimda Bogor membentuk enam regu kawal industri saat PPKM Darurat

Satgas Covid-19 Bogor juga gencar menurunkan laju mobilitas masyarakat melalui operasi penyekatan kendaraan bermotor dengan menyiapkan 17 letak penyekatan.

Menurut Arya, pada rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat di Pulau Jawa & Pulau Bali yg dipimpin Koordinator PPKM Darurat, Luhut B Panjaitan, secara virtual, pada Selasa (13/7), disebutkan selama pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat di Bogor, salah satu yg tertinggi di Jawa Barat.

Baca juga: Satgas COVID-19 Bogor menindak dua pabrik pelanggar PPKM Darurat

“Selama 11 hari pelaksanaan PPKM Darurat, penurunan mobilitas masyarakat sudah sangat jauh berkurang dari sebelumnya, baik masyarakat di datang ke Kota Bogor maupun yg keluar dari Bogor,” mengatakan Arya.

Sebelumnya Kamil memberikan arahan kepada wali kota & bupati di Jawa Barat, untuk menyimak keputusan dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan dari kebijakan PPKM Darurat.

“Setelah ada pengumuman dari pemerintah pusat, silahkan sosialisasikan kepada warganya di kota & kabupaten, dengan bahasa yg kreatif & penuh empati,” mengatakan dia, saat memimpin rapat koordinasi evaluasi PPKM Darurat di Jawa Barat, secara virtual, Sabtu (17/7).

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2274266/kepala-daerah-di-jawa-barat-diminta-tunggu-pusat-soal-ppkm-darurat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *