oleh

Kemenko Polhukam membahas tiga isu strategis di Sumbar

Slot SimakNews.com – Kemenko Polhukam membahas tiga isu strategis di Sumbar,

Tim Kemenko Polhukam kunjungi Sumbar membahas isu strategis. ANTARA/HO/Dokumentasi Adpim Sumbar)

Kami harap mendapatkan tanggapan & masukan dari stakeholder di Sumbar terkait isu-isu strategis ituPadang (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, & Keamanan (Kemenko Polhukam) membahas tiga isu strategis, yaitu bonus demografi, tambang ilegal, & penguasaan tanah oleh asing di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Kami harap mendapatkan tanggapan & masukan dari stakeholder di Sumbar terkait isu-isu strategis itu,” mengatakan Staf Ahli Bidang SDA & LH Menko Polhukam, Asmarni, di Padang, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020, jumlah penduduk di Sumbar per September 2020 sebesar 5,53 juta jiwa dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 68,65 persen dari total jumlah penduduk. Hal tersebut menandakan Sumbar sedang memasuki masa bonus demografi.

Penduduk usia produktif harus ditingkatkan keterampilan & daya saingnya, sehingga dapat bersaing & meningkatkan pembangunan di segala bidang di Sumbar supaya ke depannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penduduk usia produktif sebesar 68,65 persen ke depannya diharapkan dapat menanggung penduduk usia tidak produktif sebesar 31,35 persen, supaya tidak terjadi permasalahan sosial di kemudian hari.

Penduduk usia produktif, diharapkan tidak menambah jumlah pengangguran & kemiskinan di Sumbar, sehingga stabilitas politik, hukum, & keamanan dapat tetap terjaga karena berdasarkan data BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2021 sebesar 6,67 persen atau menduduki peringkat delapan dari 34 provinsi dengan rata-rata nasional 6,26 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 6,56 persen.

Sosiologi penduduk Sumbar yg suka merantau jadi dilema bagi daerah, karena apabila tidak tersedia lapangan kerja yg cukup, keterampilan, & berdaya saing, maka penduduk usia produktif tidak dapat membangun daerahnya & akan lebih memilih untuk merantau.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat menyusun formula kebijakan yg tepat untuk menyambut bonus demografi di Sumbar.

Pada lain sisi potensi SDA Sumbar yg begitu melimpah, mengundang para warga asing (WNA) & investor asing untuk berlomba-lomba menanamkan investasi maupun untuk memiliki hak atas tanah.

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Indonesia sudah membatasi ruang gerak para WNA & investor asing untuk tidak menguasai tanah maupun pinjam nama di perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria & Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Namun, para WNA & investor asing mengerjakan penyelundupan hukum dengan perjanjian nominee atau menikahi WNI.

Praktik nominee penting untuk dilarang karena menciptakan peranan investasi asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jadi tidak optimal, teralihkannya keuntungan atas investasi Indonesia ke negara lain, & kehilangan kesempatan untuk mendapatkan transfer pengetahuan dari perusahaan asing ke perusahaan dalam negeri.

Data Kemenko Polhukam, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat tujuh resort akbar yg dikelola WNA (Australia, Spanyol, & Italia) bekerjasama dengan masyarakat lokal melalui perjanjian sewa-menyewa tanah yg durasi sewanya dapat mencapai 20 tahun.

Pada bulan Februari 2021 bahkan mencuat diperbincangkan di media sosial & berita, karena Pulau Pananggalat yg terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar dijual secara online.

Mentawai jadi tujuan turis dari berbagai negara, seperti Australia. Masuknya turis ada yg secara legal & ditengarai ada yg secara ilegal masuk ke wilayah perairan Mentawai mengpakai kapal pesiar (yacht) untuk melaksanakan kegiatan pariwisata & selancar air. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi pertahanan & keamanan negara.

“Ini jadi salah satu perhatian serius kita,” katanya lagi.

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) juga ditengarai marak di Sumbar. PETI biasanya berada di sepanjang aliran sungai, di dalam hutan, & di dekat permukiman. Aktivitas PETI menyebabkan kerusakan di kawasan hutan, pencemaran aliran sungai, sedimentasi, & pencemaran merkuri.

Hal tersebut dapat mengakibatkan banjir/banjir bandang, tanah longsor, penyakit Minamata, & konflik sosial.

Proyek strategis nasional di Sumbar yaitu Jalan Tol Padang-Pekanbaru juga berpotensi memicu maraknya penambangan batuan & pasir, karena kebutuhan material batu, pasir, & tanah uruk untuk bahan baku pembangunan.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut isu strategis yg dibahas akan jadi masukan bagi pemerintah daerah guna mengambil kebijakan ke depan.

Ia juga berharap juga ada solusi dari pemerintah pusat atas isu strategis yg dibahas tersebut.

Terkait bonus demografi & pengangguran, Pemprov Sumbar saat ini sedang fokus dalam pembangunan bidang pertanian untuk ketahanan pangan serta pengembangan UMKM.

Menurutnya, ada sekitar 590 ribu UMKM di Sumbar yg dapat menggerakkan perekonomian daerah. Pemprov Sumbar memberikan dukungan pada sektor tersebut.
Baca juga: Menko Machfud MD gelar konsultasi publik di Sumbar

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2215714/kemenko-polhukam-membahas-tiga-isu-strategis-di-sumbar

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *