oleh

Kemendagri: Perlu peningkatan SDM untuk Otsus Papua

Slot SimakNews.com – Kemendagri: Perlu peningkatan SDM untuk Otsus Papua,

Tangkapan layar saat Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik penyampaikan paparan dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta, Senin (9/8/2021). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Simpulan dari empat evaluasi Kemendagri, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola secara berkalaJakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menyatakan diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

“Simpulan dari empat evaluasi Kemendagri, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola secara berkala,” mengatakan Akmal Malik dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) di Jakarta, Senin.

Selain harus mengerjakan peningkatan kapasitas SDM, hasil evaluasi yg sudah dilakukan oleh Kemendagri sejak tahun 2008-2018 juga menunjukkan bahwa perlu dilakukan penguatan kelembagaan, perbaikan prosedur penyaluran dana otonomi khusus, serta mewujudkan transparansi & akuntabilitas dari proses implementasi kebijakan oleh para pelaksana kepada publik.

“Permasalahan yg dihadapi adalah tata kelola yg belum baik, adanya moral hazard, permasalahan transparansi, & lain sebagainya,” ungkap Akmal Malik.

Permasalahan lain yg ditemukan dalam proses evaluasi yg sudah dilakukan adalah keberadaan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) & Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yg tidak selaras dengan peraturan-peraturan dari kementerian-kementerian teknis.

Baca juga: Kemenkeu: UU Otsus Papua baru atur pengelolaan dana lebih komprehensif

Baca juga: Pemkot Jayapura akan gandeng tokoh Papua untuk pengenalan UU Otsus

Oleh karena itu, guna menangani permasalahan tata kelola (khususnya yg terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus), pemerintah sudah menciptakan Peraturan Pemerintah dalam revisi kedua UU Otsus Papua.

Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memperjelas tata kelola dalam implementasi UU Otsus untuk 20 tahun ke depan, serta dapat menampilkan kejelasan terkait pemanfaatan dana otonomi khusus.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah berharap supaya dana otonomi spesifik dapat tertuju langsung kepada kelompok masyarakat yg merupakan target dari UU Otsus.

Adapun kelompok masyarakat yg jadi target dari UU Otsus adalah Orang Asli Papua (OAP) yg berlokasi di kabupaten, kota, hingga wilayah perkampungan di Papua.

“Itulah kenapa kita buatkan spesifik PP (Peraturan Pemerintah) tentang Tata Kelola Pemda Penanganan Otsus. Agar lebih tepat sasaran,” mengatakan Akmal Malik.

Baca juga: Akademisi sepakat pasal tentang partai politik lokal Papua dihapuskan

Baca juga: Sekda Kota Jayapura apresiasi afirmasi politik bagi OAP dalam UU Otsus

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2316522/kemendagri-perlu-peningkatan-sdm-untuk-otsus-papua

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *