oleh

Kemendagri minta kepala daerah percepat penyaluran bansos dari APBD

Slot SimakNews.com – Kemendagri minta kepala daerah percepat penyaluran bansos dari APBD,

Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro. ANTARA/HO-Kemendagri

Hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yg berada pada kelompok berpendapatan rendah.Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah supaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) & jaring pengaman sosial yg bersumber dari APBD.

“Agar pemda mengeluarkan bansosnya,” mengatakan Pelaksana Harian Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Suhajar Diantoro dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia juga meminta supaya ketentuan terkait dengan pengendalian & pengetatan aktivitas masyarakat yg diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 dijalankan tanpa keraguan.

“Agar pemda meningkatkan pengenalan PPKM darurat, & kedua supaya hati-hati dalam pembatasan atau penertiban rakyat yg berada pada kelompok berpendapatan rendah atau income harian,” katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kepala daerah diminta mempercepat penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yg bersumber dari APBD sesuai dengan yg tertuang dalam Inmendagri.

Pemerintah daerah diminta mengerjakan beberapa hal apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran & penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat COVID-19.

Baca juga: Kemendagri diminta tegur daerah tidak anggarkan insentif nakes

Pertama, mengerjakan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program atau kegiatan yg kurang prioritas pada anggaran-anggaran bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial.

Kedua, tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran & penyaluran bantuan sosial atau jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 berpedoman kepada Pasal 4 & Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.

Daerah juga berpedoman pada Pasal 3 hingga dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, & Penggunaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD).

Bupati/Wali Kota diminta untuk mengerjakan percepatan evaluasi APBDesa bagi desa yg belum menetapkan peraturan desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah daerah, perekaman data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa diminta untuk mengerjakan pendataan & penetapan KPM, & menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak kalah penting, mengatakan dia, kepala daerah diminta mengerjakan sinkronisasi bantuan sosial yg berasal dari pusat dengan yg bersumber dari APBD.

“Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 yg sudah dikeluarkan, diktum kedelapan & kesembilan dapat dijadikan pedoman bagi kawan-kawan di daerah, tentunya gubernur, bupati/wali kota menugaskan sekda sebagai ketua panitia anggaran,” ujar Suhajar.

Baca juga: Anggota DPR: Kemendagri gandeng BPK audit realisasi insentif nakesda

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2251938/kemendagri-minta-kepala-daerah-percepat-penyaluran-bansos-dari-apbd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *