oleh

Kemarin, hasil survei LP3ES sampai respons soal elektabilitas parpol

Mendagri terbitkan SE Larangan “Open House” Lebaran

Jakarta (ANTARA) – Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (5/5), mulai dari hasil survei dari LP3ES, berbagai tanggapan partai politik mengenai tingkat elektabilitas partai serta para partai untuk pemilihan biasa 2024, hingga isu larangan mudik, open house, & UU Pemilu.

Berikut ini lima berita politik menarik opsi ANTARA:

1. LP3ES: Masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi

Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES) menyebutkan hasil surveinya menunjukkan beberapa akbar masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Sebagian akbar masyarakat atau 63,1 persen cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin,” mengatakan peneliti LP3ES Erwan Halil dalam rilisnya diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Partai Demokrat: Naiknya elektabilitas wujud kepercayaan rakyat

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan naiknya tingkat elektabilitas partai sebagaimana ditunjukkan oleh temuan lembaga survei Indikator Politik merupakan wujud kepercayaan & asa rakyat kepada partai politik tersebut.

“Peningkatan elektabilitas secara signifikan merupakan wujud asa & kepercayaan masyarakat yg makin tinggi kepada Partai Demokrat,” mengatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Mendagri terbitkan SE Larangan “Open House” Lebaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Ramadhan & Pelarangan Open House Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rilisnya diterima di Jakarta, Rabu, meminta gubernur, bupati wali kota se-Indonesia supaya mengambil langkah-langkah untuk mengerjakan pembatasan buka puasa bersama & pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran.

Selengkapnya baca di sini.

4. ASN nekat mudik dapat kena sanksi teguran hingga pemecatan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi mengingatkan supaya ASN tidak nekat mudik karena sanksi yg diberikan dapat teguran hingga pemecatan dengan tidak hormat.

Deputi Bidang Kelembagaan & Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Rini Widyantini di Jakarta, Rabu, mengatakan sanksi tersebut mengacu pada PP Nomor 53 tahun 2010 & PP Nomor 49 tentang Manajemen Pegawai dengan Perjanjian Kerja.

Selengkapnya baca di sini.

5. Perludem: Putusan MK soal uji materi UU Pemilu tak kedepankan keadilan

Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan asas keadilan.

Lantaran partai politik yg sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 & lolos memenuhi ketentuan ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi. Namun, tidak diverifikasi secara faktual.

Selengkapnya baca di sini.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2141434/kemarin-hasil-survei-lp3es-sampai-respons-soal-elektabilitas-parpol

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *