27bacagub -
in

Kandasnya calon perseorangan di Pilkada Sumbar

Pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur Sumbar dari jalur perseorangan Fakhrizal-Genius Umar. (Antara/HO)

Padang, (SIMAKNEWS) – Tiga tahun silam, tepatnya 4 Januari 2017 Irjen Pol Fakhrizal resmi ditugaskan sebagai Kapolda di kampung halamannya yakni Sumatera Barat.

Advertisements

Pria kelahiran Bukittinggi, 26 April 1963 tersebut ditunjuk menggantikan Brigjen Pol Basarudin yg ketika itu ditarik ke Lembaga Pendidikan Polri.

Usai dilantik Jendral Tito Karnavian yg ketika itu masih menjabat sebagai Kapolri, Fakhrizal resmi berkantor di Jalan Sudirman No. 55 Padang setelah sebelumnya jadi Kapolda di Kalimantan Tengah.

Dalam perjalanan kepemimpinannya di Ranah Minang, Polda Sumbar mengalami kenaikan tipe dari B ke A.

Memasuki 2019 atau setahun jelang pelaksanaan Pilkada Sumbar, foto & baliho Fakhrizal berisi imbauan ketertiban & keamanan masyarakat marak terpasang di Ranah Minang.

Sejumlah pihak menenggarai hal itu merupakan upaya pengenalan menjelang pelaksanaan Pilkada Sumbar 2020.

Dugaan itu akhirnya terbukti karena pada Oktober 2019 organisasi yg menamakan diri Forum Sumbar Bersatu (FSB) terdiri atas ulama & tokoh di daerah itu berharap Fakhrizal dapat maju sebagai calon gubernur pada Pilkada 2020.

Ketua FSB Mahyusil Rahmat menyatakan pihaknya memberi dukungan dengan menciptakan baliho atau papan reklame Irjen Pol Fakhrizal di seluruh kota & kabupaten di Sumbar.

Puncaknya pada November 2019 terungkap saat rapat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumbar, Fakhrizal menyampaikan akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur & memilih berpasangan dengan Wali Kota Pariaman Genius Umar.

Persoalan majunya Fakhrizal sebagai calon gubernur itu sempat diprotes oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Idham Azis pada November 2019.

Akhirnya pada 6 Desember 2019 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3229/XII/KEP/2019 Fakhrizal digantikan Irjen Pol Toni Harmanto sebagai Kapolda Sumbar.

Pria berkumis itu akhirnya dimutasi ke Mabes Polri bertugas sebagai Analisis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Pada 18 Desember 2019, Fakhrizal dilepas ribuan personel Polda Sumbar & masyarakat saat upacara Kapolda Sumbar di halaman Mapolda Sumbar.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yg sudah bekerja sama selama tiga tahun ini.

“Mohon maaf apabila selama saya menjabat ada tutur mengatakan & perilaku yg kurang berkenan. Saya sebagai manusia biasa tak luput akan dari kesalahan,” mengatakan dia.

Ia beserta istri menyalami seluruh personel di jajaran Polda Sumbar mulai dari pejabat utama, perwira menengah hingga para pegawai negeri sipil yg berbaris rapi memberikan ucapan salam perpisahan.

Waktu pun terus bergulir & kendati tidak lagi menjabat sebagai Kapolda di Sumbar, Fakhrizal memutuskan untuk maju di Pilkada Sumbar dari jalur perseorangan.

Fakhrizal jadi satu satunya calon yg sudah memiliki pasangan resmi jauh hari untuk melangkah ke perhelatan demokrasi.

Rabu, 19 Februari 2020, Fakhrizal-Genius Umar mendatangi ke KPU Sumbar membawa 336.657 KTP bukti dukungan masyarakat untuk diserahkan sebagai syarat pencalonan.

Sebagai satu-satunya pasangan calon perseorangan yg menyerahkan berkas untuk Pilkada Sumbar ia yakin dapat lolos verifikasi, karena jumlah dukungan yg diberikan melebih syarat minimal yaitu 316.051.

Namun pada tahap verifikasi administrasi KPU Sumbar menetapkan jumlah dukungan Fakhrizal-Genius berkurang dari 327.774 jadi 306.661 dukungan.

Jumlah ini berada di bawah ambang batas minimal yg harus dimiliki sebesar 316.051 dukungan supaya dapat jadi pasangan calon Gubernur & Wakil Gubernur Sumbar dalam Pilkada 2020.

Usai KPU mengerjakan verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan apakah pemilik KTP benar-benar mendukung pencalonan, terungkap cuma 130.258 penduduk Sumbar yg mendukung mantan kapolda itu.

Artinya jumlah total dukungan pasangan Fakhrizal-Genius Umar kurang sebanyak 185.793 surat dukungan & harus mengerjakan perbaikan dengan mengumpulkan dukungan baru minimal dua kali lipat yaitu 371.586 yg diserahkan kepada KPU Sumbar pada 25-27 Juli 2020.

Menanggapi temuan tersebut, Bacagub Fakhrizal secara tegas menolak hasil rekapitulasi verifikasi faktual karena KPU Sumbar tidak sanggup menjawab pertanyaan dari pihaknya.

“Kami menolak hasil pleno rekapitulasi independen karena KPU Sumbar tidak sanggup menanggapi enam poin yg kami pertanyakan,” ucapnya.

Mulai dari adanya formulir dukungan yg tidak diatur Ba 5.1 KWK, kemudian verifikasi cuma datangi pendukung satu kali saja & berdampak pada 100 ribu pendukung tidak ditemukan. Ia mencontohkan di Kota Padang Panjang verifikasi cuma dua hari saja padahal ada waktu 14 hari

“Sekali didatangi & warga tidak di rumah & dinyatakan tidak ditemukan lalu dijadikan tidak memenuhi syarat,” tambah dia

Ketiga adanya dukungan RT & dinyatakan tidak memenuhi syarat & semestinya kalau tidak diperbolehkan harus ada landasan hukumnya.

Keempat pendukung di nagari pemekaran seperti di Kabupaten Padang Pariaman & Pasaman tidak masuk dalam verifikasi. Kelima perlakuan berbeda kepada pendukung yg tidak bersedia menandatangani dikatakan tidak mendukung.

Kemudian rekapitulasi formulir tidak memenuhi syarat cuma ada di Kabupaten Limapuluh Kota, sisanya tidak ada.

Sejalan itu, bakal calon Wakil Gubernur Sumbar Genius Umar menyatakan ketidakpuasan kepada hasil pleno KPU Sumbar soal hasil verifikasi faktual dukungan. Ia menenggarai KPU Sumbar tidak profesional menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Saat batas akhir penyerahan berkas perbaikan dukungan pada 28 Juli 2020, KPU Sumatera Barat menyatakan Fakhrizal-Genius Umar tidak lolos dalam tahapan verifikasi faktual, & tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena tidak menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 371.568.

Dengan begitu kandas sudah peluang pasangan itu untuk melaju ke Pilkada Sumbar melalui jalur perseorangan.

Puncaknya Fakhrizal-Genius Umar akhirnya melayangkan gugatan kepada KPU Sumbar melalui Bawaslu terkait hasil rekapitulasi verifikasi faktual pasangan calon perseorangan di Pilkada Sumbar 2020.

Sejarah jalur perseorangan

Sepanjang pelaksanaan Pilkada secara langsung di Sumbar pada 2005, 2010 & 2015 belum ada satu pun calon perseorangan yg jadi kontestan.

Bahkan pada tiga pilkada sebelumnya tak ada sama sekali kandidat yg menyerahkan dukungan KTP untuk maju lewat jalur nonpartai ini.

Sejarah jalur perseorangan dalam pilkada di Tanah Air diawali kekecewaan sejumlah pihak atas prosedur pencalonan kepala daerah yg dinilai memiliki kelemahan, karena terjadi monopoli partai politik dalam proses pencalonan kepala daerah.

Memang pada awalnya dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 diatur calon kepala daerah cuma dapat diusung oleh partai politik.

Menurut Pratikno dalam tulisan “Calon Independen, Kualitas Pilkada & Pelembagaan Parpol” dimuat pada Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Volume 10, rakyat yg diharapkan memiliki otonomi dalam mencalonkan & memilih calon pemimpin harus gigit jari, karena kewenangan terbesar berada di tangan elite partai politik.

“Ternyata, para elit partai politik & sponsor yg mengendalikan proses pencalonan kepala daerah sehingga peran masyarakat luas selaku pemilih jadi marjinal,” ujarnya.

Pratikno menjelaskan pada rancangan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebenarnya terdapat tiga usulan pencalonan kepala daerah.

Pertama, semua kandidat merupakan calon perseorangan. Kedua, beberapa kandidat dapat mencalonkan dari melalui jalur perseorangan & sisanya diusung oleh partai politik. Ketiga, semua kandidat harus diusulkan oleh partai politik yg memperoleh suara minimal tertentu pada pemilu legislatif.

Tetapi, usulan tersebut ditolak oleh DPR dengan alasan mempermudah proses pencalonan. Saat itu berkembang wacana pencalonan melalui jalur perseorangan yg mensyaratkan tanda tangan & foto kopi KTP pendukung kandidat dinilai akan menyulitkan khususnya pada daerah pinggiran & terpencil.

Selain itu, dikhawatirkan akan terjadi pembengkakan kandidat yg akan menyulitkan proses pemilihan.

Akhirnya, angin segar itu datang, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Rangga Lawe mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yg dinilai tidak mengakomodasi calon perseorangan dalam pilkada.

Gugatan tersebut dikabulkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 /PUU –V/2007 yg menyatakan peluang calon perseorangan terbuka lebar sebagai peserta pilkada.

Salah satu pertimbangan putusan tersebut sebagaimana dikutip dalam salinan putusan adalah pendapat pakar Hukum Tata Negara Harun Al Rasyid menyatakan undang-undang yg tidak memberikan kesempatan kepada calon perseorangan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Opini tersebut juga diperkuat oleh Prof Iberamsyah yg menyatakan hak demokrasi tidak dapat dibatasi, termasuk akses memilih pemimpin sehingga menghilangkan calon independen berarti menghilangkan sebelah nilai keping demokrasi.

Sejalan dengan itu pengamat politik Arbi Sanit juga menilai calon perseorangan akan mendorong partai politik memperbaiki diri jadi partai yg sehat & membangun demokrasi yg sehat.

Peluang calon perseorangan

Namun, berdasarkan catatan pelaksanaan pilkada di Indonesia, kandidat perseorangan yg berhasil menang pada pilkada terbilang kecil.

Berdasarkan data yg dihimpun baru ada satu kandidat yg dapat menang pilkada dari jalur perseorangan yaitu Irwandi Yusuf-M Nazar pada Pilkada Aceh 2006.

Pengamat Politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal menilai saat ini secara aturan untuk calon perseorangan jauh lebih berat daripada pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Ia memberi contoh untuk verfikasi faktual bukti dukungan saat ini dilakukan secara sensus dengan mendatangi semua pemilik KTP.

“Sedangkan sebelumnya cuma diambil sampel, ini menciptakan calon perseorangan kalau mengumpulkan dukungan KTP dengan cara lama akan berat,” tuturnya.

Kemudian kegagalan pasangan Fakhrizal-Genius mesti jadi introspeksi bagaimana strategi pengumpulan dukungan KTP tidak dapat mengpakai cara lama.

“Misalnya, dengan mengumpulkan KTP bekas dukungan calon DPD RI sehingga mempertanggungjawabkan dukungan juga sulit,” ujarnya.

Berikutnya setelah dilakukan verifikasi faktual dukungan dengan metode sensus kalau ada kekurangan calon harus menyiapkan ganti dua kali lipat dari jumlah yg kurang.

“Istilahnya lebih banyak nasi tambah, daripada santapan nasi pertama,” katanya.

Dengan kondisi tersebut akan sulit bagi calon perseorangan dapat lolos verifikasi faktual apalagi kalau tidak mempunyai metode yg tepat dalam mengumpulkan dukungan.

Ditinjau dari perspektif politik semakin sempitnya ruang calon perseorangan dengan beratnya persyaratan, Edi menilai UU ini dibentuk oleh partai politik melalui wakil mereka di DPR.

“Jadi ada semangat partai politik untuk memperkuat peran mereka, padahal dari sisi demokrasi semestinya tetap harus ada ruang,” imbuhnya.

Sementara dari sisi masyarakat tidak ada persoalan apakah kepala daerah dari partai atau calon perseorangan.

Ia memberikan contoh Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias merupakan figur yg berhasil menang pada pilkada yg ikut dari jalur perseorangan.

Terkait dari sisi biaya memang ada anggapan dari calon yg maju dari jalur perseorangan kalau mengpakai partai politik akan mengeluarkan biaya yg lebih besar.

Padahal kenyataan saat ini dibandingkan lima tahun lalu berbeda, saat ini partai politik sudah mulai berbenah & tidak terlalu menonjol soal biaya yg harus disiapkan calon.

Oleh sebab itu kalau ada yg berpikir biaya politik maju pilkada lewat jalur perseorangan lebih murah tidak sepenuhnya benar.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/1645010/kandasnya-calon-perseorangan-di-pilkada-sumbar

Report

What do you think?

888 points
Upvote Downvote

Written by dono

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0