oleh

Kalimantan Utara miliki 1.038 km perbatasan negara yg perlu diawasi

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang. ANTARA/Susylo Asmalyah

Tarakan (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, mengatakan, provinsi itu memiliki 1.038 kilometer garis perbatasan negara yg perlu diawasi & termasuk satu dari 13 provinsi di Indonesia yg berbatasan baik darat maupun laut dengan negara lain.

beincash

“Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yg berbatasan langsung dengan Malaysia, lebih tepatnya negara bagian Sabah & Sarawak sepanjang 1.038 km,” mengatakan dia, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, secara biasa karakteristik wilayah perbatasan di Kalimantan Utara terbagi jadi dua, yaitu wilayah perbatasan pedalaman & wilayah perbatasan pesisir.

Baca juga: Diguyur hujan, upacara Sumpah Pemuda di perbatasan RI-Malaysia khidmat

Kedua wilayah itu memiliki tabiat yg berbeda. Sehingga penanganannya juga disesuaikan dengan karakteristiknya. “Realita di perbatasan yg selama ini yg dihadapi Pemprov Kalimantan Utara di antaranya penggunaan mata uang ringgit Malaysia yg melebihi penggunaan mata uang rupiah,” mengatakan dia.

Selain itu, lebih banyak kanal televisi Malaysia, penyelundupan kayu ke Malaysia, TKI illegal, perampokan di laut lepas perbatasan Indonesia-Malaysia & Indonesia-Filipina serta pencurian ikan.

Ia menyebutkan ada lima tantangan daerah perbatasan di Kalimantan Utara. Pertama, soal kesenjangan wilayah meskipun potensi sumber daya yg cukup besar, namun masih terdapat ketimpangan yg terjadi.

Baca juga: Dua kecamatan baru di perbatasan Malaysia segera dilengkapi perangkat

Di antaranya ketimpangan tingkat pendapatan, nilai tukar, & nilai jual komoditas, orientasi ekonomi lebih ke negara tetangga. Kedua masalah demografis, adanya persebaran penduduk perbatasan yg tidak merata.

“Hal ini disebabkan kondisi geografis & kesenjangan sarana & prasarana wilayah Kalimantan Utara,” jelasnya.

Ketiga ketahanan nasional yg disebabkan masih terbatasnya jumlah aparat yg ditempatkan di pos-pos di wilayah perbatasan yg belum memadai. Sehingga supervisi wilayah perbatasan jadi lemah. Selanjutnya juga terkait sarana & prasarana keamanan & pertahanan tujuh negara.

Baca juga: BI pengenalan uang baru bagi warga perbatasan RI-Malaysia

Selain itu, masih terjadi banyak kegiatan liar, di antaranya pembabatan hutan, pencurian ikan, penambangan liar, perdagangan manusia, peredaran narkoba serta terjadinya pelanggaran hukum yakni pergeseran patok batas negara.

“Nah seperti kita ketahui bersama kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yg berdampak kepada hankam & politis, mengingat fungsinya sebagai beranda terdepan Indonesia, yg mana terjadi banyaknya pelintas batas baik dari & ke Indonesia maupun Malaysia,” mengatakan dia.

Ancaman di bidang hankam & politis ini perlu diperhatikan, mengingat kurangnya pos lintas batas legal yg disepakati kedua belah pihak.

Baca juga: Pemuda di perbatasan RI-Malaysia diminta jaga keutuhan NKRI

Selanjutnya soal pelayanan publik, pria kelahiran Makassar ini mengatakan pelayanan publik yg diberikan kepada masyarakat juga masih terbatas.

Hal ini dikarenakan minimnya sarana prasarana & SDM pelayanan publik. Di antaranya pada bidang pelayanan pendidikan, kesehatatn, administrasi kependudukan & pentatan sipil serta kesejahteraan sosial.

Terakhir, masalah terbatasnya infrastruktur penunjang peningkatakan perekonomian masyarakat perbatasan & aksesibilitas.

“Kelima poin yg saya sebutkan ini adalah tantangan yg harus dihadapi. Dengan segala keterbatasannya, strategi pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara tidak dapat dilakukan secara business as ussual. Sehingga harus dipikirkan langkah-langkah extraordinary untuk mengejar ketertinggalan,” katanya.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2075750/kalimantan-utara-miliki-1038-km-perbatasan-negara-yang-perlu-diawasi

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *