oleh

Jaringan GUSDURian desak Presiden evaluasi hasil TWK pegawai KPK

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau Alissa Wahid (HO)

Jakarta (ANTARA) – Jaringan GUSDURian mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengevaluasi total hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena seleksi itu dicurigai bertujuan menyingkirkan penyidik yg berintegritas.

Permintaan untuk evaluasi itu merupakan satu dari lima pernyataan sikap Jaringan GUSDURian sebagaimana dihinggakan oleh Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid lewat pernyataan tertulisnya yg diterima di Jakarta, Selasa.

“Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengerjakan evaluasi total & tidak mengpakai hasil penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yg cacat moral tersebut untuk menyeleksi pegawai KPK,” mengatakan Alissa.

Dalam kesempatan itu, Jaringan GUSDURian turut mengecam sejumlah pertanyaan dalam tes yg bermuatan diskriminasi, melecehkan perempuan, & berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Komitmen berbangsa & bernegara berdasarkan Pancasila & UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yg diskriminatif, rasis, & melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Jaringan GUSDURian dalam poin perdana pernyataan sikapnya.

Oleh karena itu, pada poin ketiga pernyataan sikapnya, Jaringan GUSDURian meminta pemerintah bersikap transparan supaya publik tidak curiga tes wawasan kebangsaan itu cuma jadi alat menyingkirkan pegawai KPK yg berintegritas.

“Kamimeminta kepada pemerintah supaya tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yg mempunyai komitmen & integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan supaya tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran kepada orang-orang yg berintegritas dalam tubuh KPK,” mengatakan koordinator nasional jaringan menegaskan.

Baca juga: 75 pegawai KPK tidak penuhi syarat jadi ASN resmi dinonaktifkan

Baca juga: KPK: 75 pegawai bukan dinonaktifkan tetapi diminta serahkan tugas

Tidak cuma itu Jaringan GUSDURian juga meminta Presiden Jokowi & Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera mengembalikan independensi KPK.

“Keempat, meminta presiden & DPR RI untuk mengembalikan independensi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yg sangat nyata di tubuh KPK. Sejak berdiri, KPK terbukti sanggup jadi lembaga yg berintegritas dalam memberantas korupsi. Pelemahan kepada KPK jadi indikasi berkurangnya komitmen pemberantasan korupsi yg membahayakan masa depan bangsa & negara,” begitu poin keempat pernyataan sikap Jaringan GUSDURian.

Terakhir, Jaringan GUSDURian mengajak seluruh masyarakat mengawal upaya pemberantasan korupsi & independensi KPK dari pelemahan-pelemahan berupa narasi & stigma negatif.

Jaringan GUSDURian merupakan wadah kolektif individu, komunitas/forum lokal, & organisasi yg terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, & perjuangan Presiden RI Keempat K. H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Baca juga: WP KPK konsolidasi respons penonaktifan 75 pegawai

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2151734/jaringan-gusdurian-desak-presiden-evaluasi-hasil-twk-pegawai-kpk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *