oleh

Jangan gaduh jabatan presiden tiga periode

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (2/3/2021). ANTARA/Twitter @setkabgoid/pri.

Jakarta (ANTARA) – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, beberapa waktu lalu tiba-tiba saja kembali muncul ke permukaan, bak petir di siang bolong.

beincash

Wacana ini digulirkan mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais melalui tayangan video dalam akun Youtube Amien Rais Official.

Wacana yg dapat dibilang inkonstitusional, karena tidak sesuai amanah konstitusi ini, bukan perdana kali mengemuka. Wacana ini agaknya mengusik benak presiden.

Betapa tidak, di tengah kesibukannya sebagai Kepala Negara di masa pandemi COVID-19, Presiden Joko Widodo hingga meluangkan waktunya memberikan keterangan pers melalui video di Istana Merdeka pada 15 Maret 2021 lalu, spesifik menjawab hal ini.

Video pernyataan presiden soal wacana perpanjangan masa jabatan ini cukup singkat, cuma berkisar 1 menit. Videonya ditayangkan dalam akun Youtube Sekretariat Presiden & masih dapat disaksikan hingga sekarang.

Video diawali dengan tulisan berupa pertanyaan: “Tanggapan Bapak terkait isu masa jabatan Presiden 3 periode?”

Selanjutnya Presiden pun menjawab: “Apalagi yg harus saya hinggakan? Bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Jangan lah menciptakan kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat jadi Presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yg harus, yg harus kita jaga bersama-sama.”

Pernyataan Presiden itu sekilas biasa saja, namun kalau dicermati mengatakan demi kata, kalimat demi kalimat, akan tampak jelas bagaimana sebetulnya isi hati presiden.

Tampak dari penggunaan mengatakan “bolak-balik” yg maksudnya berulang kali, Presiden menegaskan bahwa sikapnya itu bukan sekali dua kali dihinggakan.

Kemudian presiden juga berpesan kepada siapapun supaya tidak memperpanjang lagi wacana itu karena akan menciptakan kegaduhan baru.

Selanjutnya presiden mengpakai kalimat, “tidak ada niat. Tidak ada juga berminat”.

Penggunaan mengatakan tidak ada niat & tidak berminat, menunjukkan ketegasan Presiden Jokowi bahwa dirinya tidak mau & bahkan tidak berminat kalau ditawari jadi presiden tiga periode.

Berikutnya Jokowi juga menyinggung soal amanah konstitusi bahwa jabatan presiden cuma dua periode.

Sebetulnya ketentuan konstitusi ini dapat saja diubah melalui amandemen, tetapi presiden menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa amanah konstitus harus dijaga.

Presiden menyampaikan tanggapannya sambil duduk di sofa veranda Istana Negara, Jakarta.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta isu amandemen tidak perlu ditanggapi berlebih

Saat memberikan tanggapannya presiden tidak bersandar, melainkan menegakkan tubuhnya, menampilkan keseriusan atas apa yg diucapkannya.

Kalimat-kalimat penegasan juga dihinggakan Presiden dengan menggerak-gerakan tangan ke atas & ke bawah, yg menunjukkan ketegasan atas apa yg dihinggakannya.

Setelah mencermati kalimat, mengatakan hingga bahasa tubuh Presiden, publik hendaknya memahami bahwa Presiden Jokowi memang tidak pernah mau menjabat tiga periode bahkan tidak menghendaki wacana itu digulirkan karena akan menciptakan kegaduhan baru.

Komentar Menko Polhukam
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode juga hingga di telinga Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan tidak ada wacana Presiden Joko Widodo untuk menjabat tiga periode seperti yg dihinggakan oleh mantan Ketua MPR RI Amien Rais.

Mahfud menegaskan kabinet Presiden Jokowi tidak memiliki wacana untuk berupaya memperpanjang masa jabatan presiden, baik itu tiga kali, empat kali, bahkan lima kali.

Mahfud menekankan seluruh pembantu presiden di kabinet patuh kepada Undang-Undang Dasar yg berlaku saat ini.

Dia memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet.

Menurut Mahfud, apa yg dihinggakan Amien Rais terkait masa jabatan Presiden merupakan urusan partai politik & anggota DPR/MPR RI.

Mahfud pun mengingatkan sikap Presiden Joko Widodo atas wacana tersebut sudah jelas.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah pernah menyampaikan, apabila ada orang-orang yg mendorong Joko Widodo jadi presiden lagi, maka cuma dua alasannya, yakni harap menjerumuskan, atau harap menjilat.

Mahfud berharap wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode tidak menyeret kabinet, karena hal begitu bukan urusan kabinet.

Baca juga: Jokowi tegaskan tak ada niat jadi presiden tiga periode

Amanah Undang-Undang Dasar
Ketentuan mengenai periodesasi masa jabatan presiden & wakil presiden sudah diatur dengan jelas pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar.

Bunyi pasal 7 sebelum amandemen adalah presiden & wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, & sesudahnya dapat dipilih kembali.

Kemudian diubah menjadi, presiden & wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, & sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yg sama, cuma untuk satu kali masa jabatan.

Adanya tambahan kalimat itu tentu saja bukan tanpa alasan. Sebagaimana sering dijelaskan acap kali muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden, perubahan pasal 7 itu dilandasi kekhawatiran atas hal-hal yg sempat terjadi pada masa orde baru.

Betapa seorang pemimpin negara tanpa batasan masa jabatan, dapat saja bertindak otoriter, menyalahpakai kekuasaan, memacetkan regenerasi kepemimpinan nasional, memicu kepemimpinan diktator, atau bahkan memunculkan kultus individu.

Perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode cuma dapat dilakukan dengan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen konstitusi cuma dapat dilakukan atas usulan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR yg diajukan secara formal & tertulis.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sudah menegaskan tidak ada agenda untuk mengamendemen kembali Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden jadi tiga periode di MPR.

Menurut dia, hingga detik ini belum ada satu pun usulan secara legal & formal baik dari pihak Istana, individu, maupun anggota MPR yg mengusulkan ke pimpinan MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya untuk memperpanjang masa jabatan Presiden jadi tiga periode.

Hidayat mengatakan yg terjadi justru beberapa akbar pimpinan MPR dari berbagai fraksi sudah secara terbuka menyatakan tidak ada agenda amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden jadi tiga periode.

Menurut Hidayat, hal itu merupakan komitmen pimpinan MPR untuk menjaga amanat reformasi supaya tidak terulang kondisi politik yg tidak demokratis, yakni dengan melaksanakan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yg menyatakan bahwa masa jabatan presiden & wakil presiden selama lima tahun & sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yg sama cuma untuk satu kali masa jabatan.

Apapun alasannya, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode memang cuma akan menciptakan kegaduhan baru kalau terus dibicarakan, layaknya apa yg dihinggakan Presiden.

Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan isi hatinya kepada publik. Pimpinan MPR juga sudah menyampaikan hal serupa.

Oleh karena itu, mari hentikan perbincangan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Wacana semacam itu cuma akan melukai perasaan rakyat yg tengah berjuang keras bertahan hidup di tengah pandemi.

Baca juga: Pengamat sebut kelompok tak suka Jokowi sebar narasi tiga periode

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2053878/jangan-gaduh-jabatan-presiden-tiga-periode

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *