oleh

Jaksa Tuntut Edhy Prabowo Bayar Uang Pengganti Rp 10 M-Hak Politik Dicabut!

Slot SimakNews.com – Jaksa Tuntut Edhy Prabowo Bayar Uang Pengganti Rp 10 M-Hak Politik Dicabut!,

Online – Jaksa KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan ke mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI, Edhy Prabowo. Jaksa menuntut Edhy membayar uang pengganti Rp 10,8 miliar & pencabutan hak politik selama 4 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 & sebesar USD 77 ribu dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yg dikembalikan terdakwa, & apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya akan disita jaksa & dilelang untuk menutupi hal tersebut,” mengatakan jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Jika ditotal dari uang pengganti yg disebut jaksa, nilai keseluruhannya adalah Rp 10.808.401.669.

Jika Edhy tidak memiliki harta untuk disita & dilelang, Edhy akan dipenjara selama 2 tahun. Selain itu, jaksa menuntut hakim mencabut hak politik Edhy untuk dipilih.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” katanya.

Selain Edhy, jaksa KPK menuntut sekretaris pribadi Amiril Mukminin membayar uang pengganti senilai Rp 2 miliar. Jika tidak, asetnya akan disita. Apabila tidak memiliki aset yg mencukupi, Amiril akan dipenjara selama 1 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Amiril Mukminin berupa membayar uang pengganti Rp 2.256.940.000,” tegas jaksa.

Diketahui, dalam kasus ini, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara & denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy diyakini jaksa terbukti menerima uang suap yg totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Jaksa mengatakan Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, & Safri selaku stasfus Edhy & Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, & Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis, Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) & pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Dalam sidang ini stafsus & sekretaris pribadi serta pemilik PT ACK juga dituntut bersama Edhy. Adapun tuntutannya sebagai berikut:

-Andreau Misanta Pribadi dituntut 4 tahun & 6 bulan penjara & denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

– Safri dituntut 4tahun & 6 bulan penjara & denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

– Amiril Mukminin dituntut 4tahun & 6 bulan penjara & denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan

– Ainul Faqih dituntut 4tahun penjara & denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan

– Sidwadhi Pranoto Loe dituntut 4tahun penjara & denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Atas dasar ini, Edhy Prabowo dkk diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.(detiknews.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *