oleh

IWD desak pemerintah tambah kuota WFH cegah klaster perkantoran

Dokumentasi – Petugas Satpol PP ketika mengerjakan razia di salah satu perkantoran di Jakarta Selatan, Kamis (29/4/2021). ANTARA/HO-Sudin Kominfotik Jakarta Selatan.

Jakarta (ANTARA) – Indonesia Watch for Democracy (IWD) mendesak pemerintah menambah kuota pegawai yg bekerja dari rumah (“WFH”) demi mencegah terbentuknya klaster perkantoran setelah libur Hari Raya Idul Fitri yg berakhir Minggu.

“Kebijakan itu merupakan antisipasi klaster perkantoran akibat dari libur lebaran & tidak ditutupnya tempat wisata. Perlu diketahui, sebelum liburan sudah terjadi lonjakan kasus klaster kantor,” mengatakan Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy Endang Tirtana lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Kebijakan WFH sudah berlaku sejak masa awal pandemik COVID-19 tahun lalu, tetapi untuk jumlah pegawai yg diperbolehkan bekerja di kantor diatur berdasarkan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

Untuk di DKI Jakarta, misalnya, yg menerapkan aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), jumlah pegawai yg WFH sebanyak 50 persen dari total karyawan.

Baca juga: Kerja hibrida, definisi ulang sebuah kantor

Baca juga: Survei: 83 persen pekerja di Indonesia harap opsi kerja jarak jauh

Namun, kebijakan itu kurang efektif mencegah terbentuknya klaster penyebaran COVID-19 di perkantoran mengingat adanya lonjakan kasus positif di sejumlah kantor di Ibu Kota.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pada periode 5-11 April 2021 ada 157 kasus positif COVID-19 di 78 kantor. Jumlah itu bertambah jadi 425 kasus positif di 177 kantor pada 12-18 April 2021.

Terkait dengan keadaan itu, Endang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan adanya penambahan kuota WFH setelah libur lebaran, karena ada kemungkinan banyak pegawai tidak cuma diam di rumah selama libur lebaran.

“Jangan setelah kejadian baru kemudian ambil keputusan,” ucap dia menegaskan.

Walaupun demikian, ia menyarankan kalau ada perusahaan yg tidak dapat menerapkan WFH sesuai ketentuan atau secara penuh, maka perlu ada ketentuan yg mewajibkan para pegawai menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19.

“Jika tidak dapat WFH total sebaiknya ada kebijakan untuk setiap karyawan supaya membawa bukti swab antigen yg hasilnya satu hari sebelum masuk kerja,” tutur Endang.

Baca juga: DKI teliti penyebab kembali munculnya klaster perkantoran

Baca juga: Kadin pilih pengetatan prokes supaya pemulihan ekonomi berlanjut

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2158450/iwd-desak-pemerintah-tambah-kuota-wfh-cegah-klaster-perkantoran

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *