oleh

Istana: Pemerintah tolak revisi UU Pemilu bukan ingin muluskan Gibran

-Umum-0 views

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut penolakan pemerintah kepada revisi Undang-undang Pemilu bukan karena harap memuluskan karir politik putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yg saat ini jadi Wali Kota terpilih Solo.

beincash

“Mas Gibran masih jualan martabak pada tahun 2016 jadi pengusaha, tidak ada kebayang juga kan maju sebagai wali kota saat itu. Jadi sekali lagi itu anu lah jangan dihubung-hubungkan dengan itu semua sama sekali,” mengatakan Pratikno di Jakarta, Selasa.

Pemerintah diketahui menolak revisi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum & Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, & Wali Kota yg sebelumnya disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Salah satu aturan yg jadi sorotan adalah pemilu & pilkada akan digelar serentak pada 2024 sehingga Indonesia meniadakan pilkada pada 2022 & 2023.

Dalam draf rancangan revisi UU Pemilu, jadwal pilkada pada 2022 & 2023 akan kembali dimasukkan.

Sejumlah pihak menyatakan bila pilkada & pemilu tetap digelar serentak pada 2024, maka yg diuntungkan adalah para kepala daerah yg memenangkan pilkada 2020 termasuk Gibran Rakabuming & dapat mengajukan diri sebagai gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2024.

“Sekali lagi sikap pemerintah didasarkan kepada undang-undang ini sudah ditetapkan tahun 2016, ketentuan pilkada serentak yg sudah ada di dalam undang-undang belum kita laksanakan, ya kita laksanakan, begitu saja ya,” tambah Pratikno.

Pratikno juga membantah penolakan revisi UU tersebut terkait Anies Baswedan yg akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2022.

“Tidaklah, saat undang-undang ditetapkan pada 2016 Pak Gubernur DKI saat itu masih jadi Mendikbud, jadi tidak ada hubungannya lah itu, sama sekali tidak ada hubungannya, justru jangan dibalik-balik juga,” ungkap Pratikno.

Ia meminta supaya jangan ada pihak-pihak yg berupaya meminta perubahan UU Pemilu untuk tujuan tertentu.

“Justru kita harap kembalikan bahwa Undang-undang sudah ditetapkan pada 2016 & belum kita laksanakan, mari kita laksanakan. Jangan hingga kemudian menimbulkan malah ketidakpastian, kan UU sudah ditetapkan kok tidak jadi dijalankan?” mengatakan Pratikno.

Dalam UU tersebut, Pemilihan presiden & legislastif akan berlangsung pada April 2024 sedangkan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada November 2024 sesuai UU Pilkada tahun 2016.

Artinya beban penyelenggara pemilu jadi sangat berat karena harus melaksanakan enam tipe pemilihan yaitu pemilihan presiden & wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kepala daerah, & DPD dalam satu tahun.

Selanjutnya pengusung revisi UU Pemilu juga mengatakan bila pilkada tetap dilakukan pada 2024, akan banyak jabatan kepala daerah yg diisi oleh pelaksana tugas (Plt) karena masa jabatannya habis di 2022 & 2023 yaitu sekitar 271 jabatan kepala daerah yg akan diisi oleh Plt yg ditunjuk oleh pemerintah.

Baca juga: Mensesneg: Pemerintah tidak berniat revisi UU Pemilu & Pilkada
Baca juga: Presiden PKS harapkan revisi UU Pemilu

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2003101/istana-pemerintah-tolak-revisi-uu-pemilu-bukan-ingin-muluskan-gibran

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *