oleh

Irjen Kemendagri jelaskan mekanisme pengawasan bansos

Slot SimakNews.com – Irjen Kemendagri jelaskan mekanisme pengawasan bansos,

Perwakilan keluarga penerima manfaat PKH & Bansos Tunai membawa pulang beras bantuan dari Kemensos konpensasi PPKM di Pendopo Kabupaten Situbondo. Rabu (21/7/2021). ANTARA/Novi H.

Jakarta (ANTARA) – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Haposan Simanjuntak menjelaskan prosedur supervisi distribusi bantuan sosial (bansos) COVID-19 yg dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Berdasarkan penjelasan Irjen Kemendagri, terdapat empat tahap yg dilakukan oleh APIP dalam mengawasi distribusi bansos, yaitu peninjauan (review) program, supervisi pada saat pelaksanaan, mengerjakan pendampingan saat menyelesaikan proses administrasi, & yg terakhir adalah post-audit.

“(Pertama) membandingkan daftar penerima manfaat (DPM) dengan tipe manfaat yg diterima,” mengatakan Tumpak ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Tumpak menjelaskan, tujuan APIP mengerjakan pembandingan adalah untuk menghindari over earning, atau memperoleh manfaat lebih banyak dari jumlah yg semestinya diterima.

Adapun DPM akan diperoleh melalui data yg sudah disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) & disesuaikan dengan perubahan data daftar rakyat miskin baru. Perubahan data tersebut, mengatakan Tumpak, diakibatkan oleh kondisi perekonomian masyarakat yg jadi dinamis di tengah pandemi.

Baca juga: Sri Mulyani beri Rp10 triliun kepada 8,8 juta pekerja terdampak PPKM
Baca juga: Pemerintah tambah anggaran kartu sembako sebesar Rp7,52 triliun
Baca juga: Kapolri instruksikan penyaluran bansos PPKM Level 4 dipercepat

Kemudian, tahap yg dilaksanakan setelah memastikan kesesuaian antara DPM dengan tipe manfaat yg diterima adalah supervisi saat pelaksanaan distribusi. APIP akan mendampingi pelaksana bansos bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP) di dalam konteks mengerjakan verifikasi data.

“Untuk melihat apakah (bansos) sudah tepat target & apakah jumlahnya sudah tepat,” ujar Irjen Kemendagri ketika menjelaskan mengenai supervisi yg dilakukan pada saat pelaksanaan.

Selain itu, Tumpak juga menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) & Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga akan terlibat dalam mengerjakan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengawal akuntabilitas dari pembagian bansos di masa pandemi.

“Jangan hingga ada fraud atau penyimpangan,” mengatakan Tumpak menambahkan.

Tahap ketiga adalah mengerjakan pendampingan saat menyelesaikan proses administrasi, dalam hal ini merupakan proses penyusunan laporan oleh pemerintah daerah.

“Supaya dapat dijamin kepatuhan (compliance) & keyakinan (assurance) atas laporan pertanggungjawabannya,” tutur Tumpak memaparkan tujuan dari pendampingan saat penyelesaian proses administrasi.

Tahap terakhir adalah mengerjakan post-audit. Hal tersebut dilakukan oleh APIP karena masing-masing daerah memiliki program bansos.

“Jangan hingga ada duplikasi, ada salah sasaran, ada salah daftar penerima, & lain-lainnya,” ujar Tumpak menjelaskan poin-poin yg jadi aspek penting dalam mengerjakan audit.

Ketika post-audit, APIP juga akan membandingkan antara data yg masuk dengan kondisi di lapangan untuk memastikan kesesuaian seperti yg sudah ditentukan pada tahap peninjauan.

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2280762/irjen-kemendagri-jelaskan-mekanisme-pengawasan-bansos

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *