oleh

IPW Beberkan Perwira Polisi Gay Lulusan Akpol Bunuh Diri Setelah Habisi Pacar

-Umum-0 views

Online – Seorang perwira polisi homoseksual akhirnya bunuh diri setelah membunuh pacarnya sendiri yg merupakan seorang lelaki. Di polisi gay itu tak bahagia pacarnya mau menikah dengan perempuan.

Si polisi homoseksual itu cemburu. Si polisi homoseksual itu lulusan Sekolah Polisi Negara atau Akademi Kepolisian (Akpol).

Kejadian pembunuhan itu 5 tahun lalu.

Hal itu dibongkar Indonesia Police Watch atau IPW setelah terbongkarnya ada jenderal homoseksual di kepolisian Indonesia.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane menyatakan bertahun-tahun lalu sudah terbongkat kasus LGBT antaranggota Polri.

“Bagaimana pun kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi di tubuh Polri,” jelasnya dalam pernyataan persnya.

Indonesia Police Watch poun menyoroti eksistensi kelompok LGBT di tubuh Polri. Malahan ada jenderal bintang satu Brigjen EP masuk dalam kelompok orientasi seksual yg dianggap menyimpang tersebut. Ada jenderal LGBT, IPW menduga ada sistem di Polri yg lengah.

Untungnya, Kapolri Jenderal Idham Azis bertindak tegas dengan menindak semua anggota Polri yg masuk dalam LGBT.

Neta S Pane meminta Polri tak puas dengan memberi sanksi jenderal bintang satu itu. Apalagi sebelumnya Brigjen EP sudah menduduki jabatan di Divisi SDM Polri.

Munculnya LGBT di lingkungan Polri itu, bagi Neta, mengundang pertanyaan bagaimana kok dapat anggota yg berorientasi LGBT lolos dari seleksi & rekrutmen Polri.

Neta menilai kasus LGBT ini dapat menunjukkan sistem rekrutmen Polri punya celah.

“Munculnya LGBT di Polri diduga akibat lengahnya sistem rekrutmen di kepolisian serta adanya pembiaran LGBT di lingkungan kepolisian,” ujar Neta.

Neta heran juga jelas-jelas LGBT sudah terlarang di lingkungan Polri.

Polri sudah memiliki aturan yg melarang LGBT yakni sesuai aturan yg tertuang di Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Neta mengingatkan Polri untuk bersih-bersih LGBT pada anggotanya.

Brigjen EP

Polri mewajibkan Brigjen EP untuk mengikuti pembinaan mental hingga keagamaan selama satu bulan.

Kewajiban tersebut diberikan usai Brigjen EP dinyatakan melanggar ketentuan karena bergabung dalam kelompok lesbian, gay, biseksual, & transgender atau LGBT.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan keputusan itu berdasar keputusan sidang etik yg dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri atau KKEP pada 31 Januari 2020.

“Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, & pengetahuan profesi selama satu bulan,” mengatakan Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2020).

Selain itu, Brigjen EP juga diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan kepada pimpinan & pihak-pihak yg merasa dirugikan atas perbuatannya.

Disamping sanksi lainnya yakni berupa demosi selama tiga tahun.

“Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan kepada di depan sidang KKEP & atau kepada pimpinan polri & pihak-pihak yg dirugikan,” ujar Awi.

Awi sebelumnya sudah menyatakan bahwa Polri akan menindak tegas apabila ada anggotanya yg terbukti tergabung dalam kelompok LGBT. Tindakan tegas akan diberikan sebagaimana aturan yg berlaku.

Dia menjelaskan dalam Peraturan Kapolri atau Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri sebagaimana Pasal 11 huruf c, dikatakan setiap anggota Polri wajib menaati & menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, & norma hukum.

“Jadi, kalau terjadi hal tersebut tentunya Polri akan tindak tegas karena memang sudah ada aturan hukumnya bagi yg melanggar tentunya sanksi kode etik sudah menunggu,” mengatakan Awi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Namun demikian, ketika itu Awi mengklaim belum menerima laporan mengenai adanya anggota Polri yg tergabung dalam kelompok LGBT.

“Nanti kami tanyakan perkembangannya ke Propam,” mengatakan dia.

Kelompok LGBT TNI-Polri

Isu adanya kelompok LGBT di institusi TNI-Polri sebelumnya diungkapkan oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan. Dia mengaku mengetahui hal itu dari diskusi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Saat itu, Burhan diberikan informasi adanya fenomena LGBT di lingkungan tersebut.

Hal itu dihinggakan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis & Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yg disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober 2020.

“Agak unik yg dihinggakan mereka kepada saya yakni masalah mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI,” mengatakan Burhan.

Burhan lantas mengemukakan bahwa isu LGBT itu tidak cuma ada di tubuh institusi TNI. Menurut dia juga menyasar ke institusi Polri.

“Ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri,” ungkapnya.

Menurut Burhan, kelompok LGBT TNI-Polri itu dipimpin oleh anggota berpangkat sersan. Sementara anggotanya, ada yg berpangkat letnal kolonel.

“Ini unik. Tapi memang ini kenyataan,” katanya.

Adapun, Burhan, mengemukakan bahwa fenomena penyuka sesama tipe bukanlah hal baru. Sebab, ia juga pernah menjalankan sidang kasus LGBT di lingkungan TNI pada 2008.(suara.com/artikelasli)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *