oleh

Ini Alasan Istana soal Jokowi Tak Singgung Isu HAM & Korupsi dalam Pidato Kenegaraan

Slot SimakNews.com

Ini Alasan Istana soal Jokowi Tak Singgung Isu HAM & Korupsi dalam Pidato Kenegaraan

,

Online – Kantor Staf Kepresidenan (KSP) angkat bicara ihwal tak disinggungnya persoalan korupsi & hak asasi manusia (HAM) dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Menurut Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Presiden lebih banyak membahas persoalan Covid-19 supaya masyarakat dapat bersatu dalam melawan pandemi.

“Momentum pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin, ketika seluruh elemen bangsa memperhatikan pesan Presiden, oleh karenanya diperpakai semaksimal mungkin untuk menyatukan bangsa yg tengah diuji ini untuk semakin bersatu & saling menolong supaya dapat segera keluar dari pandemi,” mengatakan Jaleswari melalui keterangan tertulis yg diterima Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Terkait isu HAM & penanganan korupsi, mengatakan Jaleswari, Presiden sebenarnya sempat menyatakan bahwa ‘walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian kepada agenda-agenda akbar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun’.

Agenda akbar menuju Indonesia Maju sendiri, menurut dia, sudah mencakup isu HAM & penanganan korupsi.

“Hal begitu terbukti di rekam jejak kebijakan yg diambil oleh Presiden di fase pemerintahannya dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Untuk bidang HAM misalnya, dibentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yg salah satu fokusnya yakni menangani pelanggaran HAM berat melalui upaya pemenuhan hak- hak korban.

Ada pula Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 yg berfokus pada kelompok target perempuan, anak, penyandang disabilitas, & kelompok masyarakat adat.

Sementara, lanjut Jaleswari, terkait penanganan korupsi, sudah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Aturan itu jadi landasan aksi pencegahan korupsi setiap dua tahun sekali, termasuk yg sedang berlangsung saat ini.

Dibentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau diketahui juga sebagai sistem Online Single Submission (OSS).

“Yang dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan korupsi & tindak pidana pencucian uang,” ucap Jaleswari.

Jaleswari menambahkan, topik spesifik pandemi Covid-19 dalam pidato kenegaraan Presiden merupakan bentuk perhatian Jokowi tidak cuma sebagai Kepala Pemerintahan, tetapi juga sebagai Kepala Negara yg berupaya menghadapi tangangan bangsa.

“Tidak ada yg dapat membantah bahwa pandemi Covid-19 yg sudah berlangsung lebih dari 16 bulan ini, menguras tenaga seluruh lapisan masyarakat,” mengatakan dia.(kompas.com)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *