oleh

Ikhtiar mengembalikan marwah demokrasi kepada rakyat

Slot SimakNews.com – Ikhtiar mengembalikan marwah demokrasi kepada rakyat,

Ilustrasi – Demokrasi. (cc)

Jakarta (ANTARA) – Kualitas demokrasi di Indonesia berada di persimpangan setelah lebih dari 20 tahun melepaskan diri dari rezim otoriter Orde Baru.

Namun Indonesia tidak sendiri. Banyak negara, termasuk yg diyakini sebagai kiblat demokrasi seperti Amerika Serikat turut mengalami kemerosotan. Alhasil, rata-rata Indeks Demokrasi global pada 2020 turun drastis ke titik terendah sejak The Economist Intelligence Unit menciptakan laporan itu pada 2006.

Banyak pengamat berpendapat kebijakan pembatasan aktivitas yg dibuat oleh banyak negara selama keadaan pandemi COVID-19 jadi penyebab turunnya nilai Indeks Demokrasi pada tahun lalu.

Namun, itu bukan satu-satunya alasan, karena merosotnya nilai-nilai serta praktik demokrasi juga disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya pasal-pasal karet pada penegakan hukum, kekuasaan yg represif, politik bukti diri & politik yg transaksional, politik dinasti, serta lemahnya komitmen & kehendak politik (political will) dari para pejabat untuk mempertahankan nilai-nilai & praktik demokrasi tetap tumbuh di ruang publik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Hasil evaluasi The Economist menempatkan Indonesia pada peringkat 64 & masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy). Indonesia berada jauh di bawah Timor Leste & Malaysia, yg masing-masing mengisi urutan 44 & 39.

Kategori flawed democracy diisi oleh negara-negara yg menempati urutan 24-75. Beberapa negara maju turut masuk dalam daftar itu, di antaranya Prancis, Amerika Serikat, & Belgia.

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yg dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada 2019 jadi 73,66 pada 2020. Walaupun demikian, rata-rata skor IDI pada 2020 masih lebih tinggi dari skor pada 2018 72,39.

Dari laporan yg sama, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan perdana untuk skor IDI tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain & rata-rata nasional. DKI Jakarta mencatat tren kenaikan skor IDI selama tiga tahun terakhir, yaitu 85,08 pada 2018, 88,29 pada 2019, & 89,21 pada 2020.

BPS memilih tiga indikator seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, & lembaga demokrasi dalam mengukur IDI tiap provinsi & rata-rata nasional tiap tahunnya, sementara The Economist Intelligence Unit mengpakai mata uji yg lebih luas, yaitu proses pemilihan biasa & praktik-praktik pluralisme, pemerintahan yg berjalan, partisipasi politik, budaya politik, & kebebasan sipil.

Baca juga: Pengamat: Pers independen tingkatkan demokrasi di Indonesia

Langkah konkret
Skor Indeks Demokrasi yg dilaporkan oleh BPS & The Economist Intelligence Unit tahun ini dapat jadi bahan evaluasi & pembelajaran bersama, khususnya Pemerintah yg saat ini dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo & Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin.

Jokowi sebulan sebelum dilantik sebagai presiden untuk periode kedua pernah berseru: “Jangan ragukan komitmen saya soal demokrasi”. Pernyataan itu, yg dihinggakan di depan akademisi, seniman, & budayawan pada September 2019, bukan ungkapan kosong, tetapi janji & komitmen kepada publik yg harus ditunjukkan dalam perbuatan & kebijakan yg konkret.

Dua tahun pemerintahan Jokowi periode kedua berjalan, publik pun menagih janji itu. Pemerintah, pada beberapa aspek, berupaya mewujudkan komitmennya menegakkan nilai-nilai demokrasi pada berbagai kebijakan & aktivitas pelayanan publik.

Tata kelola pemerintahan yg baik (good governance), yaitu pemerintahan yg terbuka & akuntabel, merupakan wujud penerapan nilai-nilai demokrasi pada lembaga pemerintah.

Terkait itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membentuk sebuah sistem pelaporan & aduan yg terbuka & dapat diakses secara luas oleh publik. Kanal itu kemudian diketahui dengan nama Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi & Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Optimalisasi penggunaan SP4N-LAPOR! merupakan salah satu langkah Pemerintah meningkatkan partisipasi publik sekaligus menciptakan kementerian/lembaga yg terbuka & akuntabel. SP4N-LAPOR! saat ini dikelola oleh Kemenpan RB bersama Kantor Staf Kepresidenan, & Ombudsman RI. Sistem itu sejauh ini sudah terhubung dengan 39 kementerian, 96 lembaga & 493 pemerintah daerah.

Tidak cuma itu, Pemerintah juga berkomitmen menghapus pasal-pasal yg berpotensi mengancam hak-hak mendasar seperti kebebasan berpendapat & berekspresi lewat revisi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kementerian Hukum & HAM bersama Badan Legislasi DPR RI sepakat Revisi UU ITE masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Baca juga: Presiden & Wapres dorong Demokrat terus jaga demokrasi tetap sehat

Kembali ke “demos”
Walaupun demikian, berbagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi yg dilakukan oleh Pemerintah itu belum cukup.

Perbaikan kualitas pelayanan publik & penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah keadaan pandemi memang jadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, demokrasi — secara substantif — bukan cuma soal pemilihan biasa & penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yg baik.

Peneliti Politik Senior LIPI Prof. Siti Zuhro pada sebuah sesi seminar bulan lalu menerangkan penguatan demokrasi secara substantif tidak dapat dilakukan cuma sekadar menyelenggarakan pemilihan biasa & pemilihan kepala daerah. Jika cuma itu, maka Indonesia bukan negara yg menerapkan demokrasi substantif, melainkan demokrasi prosedural.

Demokrasi substantif & demokrasi prosedural memiliki disparitas yg cukup signifikan. Demokrasi prosedural fokus pada kuantitas & kualitas pemilih, sementara demokrasi yg substantif mewajibkan adanya pemilih kritis, tidak ada jual beli suara, & tidak ada diskriminasi kepada pemilih, terang Siti Zuhro.

Perbedaan lainnya, demokrasi prosedural cuma akan menghasilkan pasangan calon pemimpin baik di tingkat pusat & daerah. Namun, hasil akhir dari pemilu yg ditopang oleh demokrasi substantif adalah terpilihnya pemimpin yg peka & dekat kepada masalah publik.

Tidak cuma itu, demokrasi yg substantif juga akan menghasilkan pemimpin yg mendekatkan pemerintahan dengan kepentingan rakyat serta adanya peningkatan akuntabilitas & kualitas pelayanan publik.

LP3ES bulan lalu menerbitkan kompilasi tulisan para cendekiawan yg berjudul “Demokrasi Tanpa Demos”. Demokrasi tanpa demos berarti demokrasi yg tidak melibatkan rakyat.

Jika mengpakai istilah itu, maka demokrasi yg sebatas prosedur merupakan wujud dari “Demokrasi Tanpa Demos”. Pasalnya, demokrasi cuma jadi alat penguasa & para elite politik untuk mencapai tujuan-tujuan & kepentingan kelompoknya, meskipun itu mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Namun, Pemerintahan Jokowi tentu harus berupaya mengembalikan marwah demokrasi, yaitu kembali ke demos atau kembali ke rakyat. Demokrasi yg substantif bukan sekadar alat, tetapi itu adalah prinsip bahwa pemerintah sejatinya harus melibatkan rakyat & bekerja untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Meningkatkan indeks demokrasi Indonesia

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2395225/ikhtiar-mengembalikan-marwah-demokrasi-kepada-rakyat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *