oleh

Hasan Basri: Ada 174 pasal yg akan dipelototi

Logo DPD RI. ANTARA FOTO

Kkewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di pemerintah pusat & pemerintah daerah.Jakarta (SIMAKNEWS) – Anggota Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPD RI Hasan Basri akan memelototi 174 pasal RUU Ciptaker tersebut supaya tidak melucuti kewenangan daerah.

Wakil Ketua Komite II DPD RI itu menegaskan bahwa kepentingan daerah akan jadi fokus perjuangan mereka dalam pembahasan & pengisian daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja yg sedang berlangsung saat ini.

“Sedikitnya ada 174 pasal yg akan kami pelototi,” mengatakan Hasan usai mengikuti rapat koordinasi antara pimpinan DPD RI & para pimpinan serta anggota alat kelengkapan dewan yg tergabung dalam Tim Kerja RUU Cipta Kerja DPD RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan RUU Cipta Kerja berasal dari 79 undang-undang, memuat 15 bab & 174 pasal dengan menyasar 11 kluster, yaitu menyangkut penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi & ketenagakerjaan.

Selain itu, kemudahan, pemberdayaan, & proteksi usaha mikro, kecil, & menengah (UMKM); kemudahan berusaha, dukungan riset & inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi & proyek pemerintah, & kawasan ekonomi.

Menurut Hasan, pasal RUU Cipta Kerja itu justru menciptakan daerah cuma dapat pasrah ketika investasi-investasi akbar akan masuk ke daerah karena yg jadi regulator perizinan adalah pemerintah pusat.

Hasan mencontohkan pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha & kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, & kriteria (NSPK) yg ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Kawal RUU Cipta Kerja, La Nyalla minta DPD RI fokus kepentingan daerah

Berikutnya, tentang perizinan berusaha yg tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK & norma (tenggat) waktu yg ditetapkan maka pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha & kegiatan berusaha yg merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) & Program Prioritas Pemerintah yg dilaksanakan oleh pemerintah Pusat.

Belum lagi, lanjut Hasan, pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan, & lainnya.

“RUU Cipta Kerja dengan metode omnibus law ini sangat-sangat jauh dari mengatakan sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” katanya.

Untuk itu, dia meminta masyarakat & pemerintah daerah dapat lebih proaktif di dalam menyuarakan & memberikan masukan kepada DPD RI supaya dapat jadi landasan & acuan Tim Kerja DPD RI sebelum menyampaikan penyempurnaan RUU Cipta Kerja kepada pemerintah.

Baca juga: RUU Cipta Kerja perlu keseimbangan lingkungan-pembangunan ekonomi

“Selama ini, DPD RI sebagai wakil (utusan) daerah sudah mengerjakan berbagai macam upaya. Akan tetapi, pemerintah daerah masih banyak yg pasif dalam menanggapi RUU ini,” katanya menandaskan.

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa kewenangan penerbitan perizinan usaha ditetapkan bersama antara pemerintah pusat & daerah.

“Jadi, kewenangan penerbitan perizinan berusaha pada prinsipnya ada di pemerintah pusat & pemerintah daerah yg pelaksanaannya berdasarkan NSPK yg ditetapkan oleh Presiden,” mengatakan Susiwijono.

Ia menjelaskan bahwa peraturan pemerintah (PP) pelaksanaan RUU Cipta Kerja justru mengatur mengenai NSPK supaya terdapat standar pelayanan penerbitan perizinan usaha oleh kementerian, lembaga, & pemerintah daerah.

Konsepsi itu juga berkaitan dengan semua penerbitan perizinan berusaha yg selama ini sudah dilakukan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS).

Baca juga: Kadin sebut saat ini waktu tepat perbaiki iklim investasi

Sebelumnya, pemerintah sudah melahirkan sistem OSS & mengerjakan penyederhanaan perizinan berusaha melalui sistem elektronik untuk menyesuaikan proses kemudahan berinvestasi dengan era digital.

“Perizinan berusaha yg terintegrasi & dilakukan secara elektronik dapat dilakukan di mana saja & kapan saja,” mengatakan Susiwijono.

Menurut dia, perizinan berbasis elektronik itu juga sudah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah pencegahan korupsi, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *