oleh

Hardiknas 2021: KPAI Beri Catatan Penting untuk Mas Nadiem, Tolong Diperhatikan – Pendidikan

Mendikbudristek Nadiem Makarim. Foto/ilustrasi: Ricardo/Slot Informasi Online

jpnn.com, JAKARTA – Dua tahun terakhir ini, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati di masa pandemi covid-19. Berkaitan dengan itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun kembali memberikan catatan penting bagi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, & Teknologi (Mendikbud ristek) Nadiem Makarim.

Menurut Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyani, pandemi telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain itu, angka putus sekolah meningkat, yg berarti target RPJMN untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai.

Slot info lainnya:

  • 5 Berita Terpopuler: THR PNS TNI-Polri Tidak Penuh, Hakim Gusar, KKB Teroris

Badan Pembangunan Nasional  (Bapenas) mencatat bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah menambah jumlah penduduk miskin, meningkatkan pekerja anak, & meningkatkan putus sekolah. 

Data ini, mengatakan Retno, sejalan dengan pengawasan KPAI selama 2020 telah terjadi angka putus sekolah karena menikah sebanyak 119 kasus & putus sekolah karena menunggak SPP sebanyak 21 kasus. 

“Sedangkan pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, dua kasus karena bekerja, sebanyak 12 kasus karena menunggak SPP & dua kasus karena kecanduan gadget sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang,” tutur Retno, Minggu (2/5).

Slot info lainnya:

  • Disasar Kritik Bertubi-tubi, Nadiem Makarim Ucap Hamdalah Masih Dipercaya Jokowi

Berikut ini ini sejumlah catatan KPAI, hasil pengawasan maupun survei & kajian terkait penyelenggaraan pendidikan & berbagai kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19. 

1. Kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) terus menuai masalah & tidak juga dapat dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat maupun daerah, meskipun berbagai kebijakan dalam upaya mengatasinya sudah dibuat. Seperti kebijakan panduan BDR atau PJJ, kebijakan bantuan kuota internet, kebijakan kurikulum khusus dalam situasi darurat, kebijakan standar penilaian di masa pandemic, & terakhir mengerjakan 3 kali relaksasi terhadap SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi. 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *