oleh

Gubernur Papua akan disanksi administratif jika ulangi kesalahan

Gubernur Papua Lukas Enembe yg dideportasi PNG setelah masuk secara illegal, Rabu (31/4) nampak diantar Konsul RI di Vanimo, PNG Allen Simarmara hingga ke zona netral RI-PNG atau sekitar 100 meter dari PLBN Skouw, Jumat (2/4/2021) . ANTARA/Evarukdijati/am.

Saat ini (Lukas Enembe, Red) sudah diberikan teguranJakarta (ANTARA) – Gubernur Papua Lukas Enembe akan mendapat sanksi administratif apabila kesalahannya, yakni bepergian ke luar negeri tanpa izin resmi, kembali terulang, mengatakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan.

beincash

“Untuk saat ini (Lukas Enembe, Red) sudah diberikan teguran. Namun kalau terulang lagi, sesuai aturan akan diberikan sanksi administrasi,” mengatakan Benni saat dihubungi, Senin.

Mendagri Tito Karnavian sudah menemui Lukas Enembe, di Papua, Senin, untuk mengklarifikasi terkait kasus pelanggaran batas antarnegara antara Indonesia dengan Papua Nugini yg dilakukannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Lukas Enembe bersama dua pendampingnya dideportasi oleh otoritas Papua Nugini, karena kedapatan memasuki wilayah teritorial negara tersebut tanpa dokumen resmi.

Lukas memasuki wilayah Papua Nugini dengan menumpang ojek motor melalui jalan setapak atau “jalan tikus” yg menghubungkan wilayah Indonesia & Papua Nugini. Jalan tersebut biasanya dilalui oleh warga kedua negara tanpa dilakukan pemeriksaan paspor di pos perbatasan.

Konsulat RI di Vanimo, Papua Nugini kemudian menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) kepada Lukas Enembe & dua orang pendampingnya, yakni atas nama Hendrik Abidondifu & Ely Wenda, untuk dipakai kembali ke Indonesia.

KBRI Port Moresby & Konsulat RI di Vanimo menilai, apabila perjalanan Lukas Enembe & dua pendampingnya tersebut dilanjutkan, maka itu akan menimbulkan persoalan & berdampak pada hubungan antara Indonesia & Papua Nugini.

Dalam Surat Kemendagri Nomor 098/2081/OTDA tertanggal 1 April 2021, disebutkan Lukas Enembe melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 & Peraturan Mendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kemendagri & Pemerintahan Daerah.

“Berdasarkan fakta bahwa Saudara Gubernur mengerjakan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Kemendagri dalam melaksanakan fungsi pembinaan & supervisi mengingatkan sekaligus memberikan teguran, supaya dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yg mengatur tentang kunjungan ke luar negeri,” begitu petikan surat yg ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik, atasnama Mendagri.
Baca juga: Mendagri: Kalau Gubernur Papua minta izin berobat, pasti saya izinkan
Baca juga: Anggota Komisi II DPR minta Mendagri tegur Gubernur Papua

Sumber: https://www.antaranews.com/berita/2081966/gubernur-papua-akan-disanksi-administratif-jika-ulangi-kesalahan

ligafox

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *